Saatnya Kediri membentuk BPBD

Penanggulangan bencana yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kediri selama ini masih belum dilaksanakan secara maksimal dan masih mengalami tumpang tindih dan lembaga yang mengkoordinasikan bersifat ad hoc non struktural, yakni Satlak PB. Untuk itu, tanpa mengedepankan ego sektoral dalam penyelesaian bencana, guna menghindarkan kerancuan dan memperoleh efektivitas dalam penanggulangan bencana, perlu disusun suatu rencana terfokus dan terkendali dalam satu kebijakan.

Sesuai yang telah diamanatkan oleh UU No 24/2007, bahwa daerah-daerah yang wilayahnya memiliki potensi bencana, baik itu bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial harus membentuk satu gugus khusus yang disebut sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dengan adanya BPBD nanti, diharapkan masing-masing pelaksana teknis penanggulangan bencana dapat melakukan penanganan bencana secara terencana, lebih terkoordinir dan terpadu. Jika awal pelaksanaannya cenderung hanya pada pertolongan dalam tanggap darurat, akan disesuaikan dengan tahapan penanggulangan bencana yaitu kesiapsiaagaan dan mitigasi sebelum terjadi bencana, bahkan penguatan kapasitas masyarakat saat tidak terjadi bencana. Selain itu, BPDB juga dapat berperan aktif saat tanggap darurat dan melaksanakan rehabilitasi, serta rekonstruksi pasca bencana.

Seperti diketahui, pembentukan ini berdasarkan pada penetapan UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini merupakan tonggak baru dalam penanganan bencana dan sebagai landasan hukum organisasi yang menangani bencana baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam bentuk lembaga struktural.
Beberapa pengalaman sebelumnya telah memberi pelajaran kepada kita, bahwa sebesar apapun anggaran untuk korban bencana tidak bisa menyelesaikan permasalahan dan justru akan terus mengulang-ulang kejadian yang seharusnya bisa kita hindari jika kita mau merubah kebijakan, dari anggaran untuk bantuan korban bencana manjadi anggaran untuk pengurangan resiko bencana.

Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa bencana sering terjadi di Kediri. Oktober 2007 terjadi pengungsian ribuan masyarakat dari wlayah Kecamatan Ngancar, Kepung dan Puncu akibat dari status awas Gunung Kelud. Sungai Brantas yang membelah wilayah Kab dan Kota Kediri, juga sering disebut sebagai biang penyabab banjir saat hujan deras. Pada musim kemarau terjadi kekeringan d beberapa wilayah terutama barat sungai Brantas. Pada pergantian musim yang sering disebut musim panca roba menimbulkan bencana angin topan dan puting beliung di wilayah Kecamatan Kepung dan Kecamatan Kunjang, serta berita tanah longsor yang kerap kali kita dengar di wilayah Kecamatan Banyakan, Mojo dan Kecamatan Semen. Dan yang paling anyar adalah banjir lahar dingin di wilayah Kecamatan Pare dan Kepung yang merusak beberapa jembatan dan perumahan warga.

Dengan dibentuknya BPBD kabupaten Kediri, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinir, serta menyeluruh, sehingga masyarakat dapat pula mewaspadai terjadinya bencana melalui mitigasi.