surya sejahtera

Pelibatan Masyarakat Warga

2012-01-05T15:04:00.000+07:00

Sejauh ini, belum ada satupun Badan Penganggulangan Bencana, baik dari tingkat nasional maupun daerah yang memiliki Tim Pengarah,” kata Saleh Abdullah dari INSIST pada pada diskusi refleksi memperingati satu tahun bencana letusan Merapi 2010. Dalam diskusi yang diselenggarakan di Gedung Muhammadiyah pada 10 Nopember 2011 itu, pembicara lainnya adalah Budi Setyawan dari Lembaga Penganggulangan bencana PP Muhammadiyah dan Urip Bahagia, Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman.
“
Keengganan itu, menurut Saleh, menunjukkan pemerintah dan BPBD di banyak daerah belum sepenuhnya mampu melibatkan masyarakat dalam manajemen bencana. “Meskipun keberadaan Tim Pengarah sudah dimandatkan oleh UU 24/2007, mereka tidak mau repot, dan tidak ingin memikul dampak strategis dari partisipasi itu..” UU 24/2007 menyebutkan Tim Pengarah harus dibentuk melalui pemilihan dan uji kepantasan dan kelayakan (fit and proper test) untuk merekrut anggota yang mewakili unsur-unsur pemerintah, masyarakat sipil dan profesional. Peran tim ini sangat strategis sebagai sumber yang harus diajak bicara oleh pemerintah dan manakala bencana seperti letusan Merapi terjadi lagi.

“Ini memang tidak mudah” kata Urip. “Mereka berhak atas imbalan dalam bentuk gaji secara rutin. Namun, pekerjaan mereka tidak rutin. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini?”

Sehubungan dengan itu, lembaga internasional yang peduli pada partisipasi aktor bukan-negara perlu menekan pemerintah untuk segera membentuk Tim Pengarah (dengan penakanan pada partisipasi aktor non-negara seperti profesional, komunitas dan organisasi masyarakat sipil) mulai dari tingkat nasional sampai daerah. Dalam hal kebencanaan, ini mestinya menjadi perhatian semua pihak, ketika bencana terjadi ataupun baik pada saat upaya pencegahan digerakkan.

Warga desa, termasuk perempuan, melakukan kerja-kerja rekonstruksi pasca bencana di desa masing-masing --di Balerante, Kabupaten Klaten (gambar atas) dan Keningar, Magelang (bawah), dua dari beberapa desa yang paling menderita akibat letusan Gunung Merapi pada bulan Oktober-November 2010. Di beberapa desa lain, seperti Glagaharjo di Sleman, Yogyakarta, rekonstruksi berjalan sangat lamban karena pemerintah belum juga mampu menyelesaikan beberapa masalah yang dipertentangkan, seperti soal rencana relokasi warga.

Berkaitan dengan masalah partisipasi masyarakat sipil, Carlijn Grinwis dari INSIST menghadiri forum diskusi kebijakan bertajuk Community Action for Resilience di jakarta pada 14 dan 15 November di Jakarta. Laporan bersama dari Bank Dunia dan PBB berjudul Natural Hazard, UnNatural Disaster menyebutkan bahwa agenda pencegahan bencana mensyaratkan aksi nyata pada semua lapisan, mulai dari tingkat lokal sampai global.

Menanggapi laporan itu, Global Facility for Disaster Risk Reduction (GFDRR) menyelenggarakan konsultasi dengan masyarakat sipil untuk menelusur seberapa jauh organisasi itu bisa mengembangkan kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat warga. GFDRR, berkerjasama dengan UN International Strategy for Disaster Risk Reduction Secretariat (UNISDR) menggelar forum diskusi kebijakan itu untuk membicarakan tantangan dan peluang membangun ketahanan (resilience) di komunitas-komunitas yang rentan, melacak kemajuannya dan membangun kaitan dengan kebijakan dan proses pembeuatannya di tingkat nasional.

GFDRR yang didirikan pada tahun 2006 merupakan hasil kerjasama 38 negara dan 7 organisasi internasional yang bekerja untuk membantu negara-negara sedang berkambang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Forum diskusi kebijakan itu bertujuan untuk menunjukkan kegiatan, mendorong pertukaran pengetahuan, sekaligus memperlihatkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan penguranan risiko bencana di tingkat daerah. Pesan terpenting dari forum ini akan disampaian ke GFDRR Consultative Group pada 17 dan 18 November 2011. Forum Kebijakan ini unik karena pada kesempatan itu perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil bisa duduk bersama-sama untuk berdiskusi.

Pada kesempatan itu hadir juga pembicara dari UNISDR, Bank Dunia, International Recovery Platform (IRP) dan Global Network of Civil Society Organizations for Disaster Reduction (GNDR). Perwakilan dari seluruh dunia, antara lain dari Malawi, Senegal, Papua Nugini, Thailand dan Belanda serta Inggris, hadir pada forum itu.

Di hari pertama, 14 November 2011, digelar empat sesi berbeda yang menghadirkan sejumlah pembicara dengan berbagai latar belakang. Tema pokok sepanjang sesi itu mencakup kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan aksi di tingkat daerah, pengembangan dan dukungan untuk kapasitas lokal, inklusi dan partisipasi, serta menjawab kebutuhan komunitas pasca bencana.

Dalam sesi-sesi diskusi yang diselenggarakan, utusan dari berbagai negara menguraikan pengalaman di negara masing-masing, termasuk tsunami Mentawai dan erupsi Merapi tahun 2010. Pada sesi mengenai pemahaman terhadap risiko, mereka mengeksplorasi bermacam teknik penilaian risiko seperti Open Data for Resilience Initiative, Balloon Mapping dan Open Street Mapping. Sayangnya, meskipun merupakan prakarsa yang sangat menarik, ORNOP lokal tidak memiliki akses atau pengetahuan mengenai teknik-teknik itu sehingga pelaksanaanya di lapangan terhambat. Lebih dari itu, ditekankan juga bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen informasi, kordinasi dan partisipasi, sangatlah penting pada proses pemulihan. Investasi baru juga harus dilakukan untuk memperluas inovasi berbasis komunitas dan jaringan pekerja pengurangan resiko bencana (PRB) di tingkat lokal untuk mendorong terobosan, kerjasama dan pembelajaran.

Salah satu poster dari Tim Relawan Kemanusiaan (TRK) INSIST untuk menggerakkan para warga di desa-desa tertimpa bencana Merapi 2010 untuk segera memulai prakarsa membangun kembali desa-desa mereka sendiri, segera setelah pemerintah secara resmi menyatakan tahap tanggap-darurat (emergency response) sudah berakhir pada bulan Januari 2011.

Di hari berikutnya, tema pokok yang dibahas adalah 'Penjajakan Kebutuhan Pasca Bencana' (Post Disaster Need Assessment, PDRA) yang saat ini menjadi piranti utama perencanaan pemulihan secara internasional. Peserta yang terdiri dari perwakilan berbagai negara, praktisi dan lembaga-lembaga mitra dalam perencanaan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, membahas tantangan dan peluang untuk mengembangkan PDNA dan efektifitasnya dalam mendukung agenda pembangunan pasca bencana yang mampu meningkatkan daya-pulih masyarakat setempat. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR), Kuntoro Mangkusubroto yang memimpin proses pemulihan Aceh pasca tsunami 2004. Dalam presentasinya, ia menekankan kesalahan bisa terjadi pada setiap langkah yang diambil. Oleh karenanya, menurut Kuntoro, penjajakan (assessment) menjadi sangat penting dan suatu rencana induk selalu diperlukan sebagai panduan proses pemulihan. Belajar dari pengalaman, ia menegaskan bahwa "...kita harus terus menjaga cara berfikir penanganan krisis (crisis mindset), membangun kembali dengan lebih baik pada setiap kesempatan dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas." Presentasi Kuntoro dilajutkan dengan elaborasi pengalaman PDNA di berbagai negara.

Berikutnya, Marcus Oxley, Ketua Global Network of Cisil Society Organisation for Disaster Risk Reduciton (GNDRR), menekankan bahwa sampai saat ini masih terlihat kurangnya tanggapan terhadap faktor-faktor risiko yang menjadi akar dari berbagai isu kebencanaan. Ia menghimbau para praktisi untuk mengisi kekurangan itu. Selain itu, ia juga menandaskan bahwa masyarakt sipil harus terlibat dalam pembuatan kebijakan. “Berikan tanggungjawab dan wewenang kepada masyarakat, percayai mereka untuk membangun kembali dengan lebih baik, karena mereka tinggal di wilayah yang terdampak oleh bencana.”

Pelajaran dari berbagai pengalaman menandakan bahwa 'Penjajagan Kebutuhan Pemulihan Kemanusiaan' (Human Recovery Needs Assessment, HRNA) harus menjadi bagian dari PDNA untuk menilai dampak dan kebutuhan terhadap akses, fungsi dan risiko. Berikutnya, partisipasi multipihak dan kepemimpinan yang baik sangat direkomendasikan dalam pelaksanaan PDNA.

Rangkaian kegiatan hari itu ditutup dengan diskusi yang dihadiri oleh berbagai perwakilan masyarakat sipil mengenai masalah-masalah berkaitan degan PDNA dan pemulihan pasca bencana pada umumnya. Masukan dari mereka diminta oleh GFDRR untuk disampaikan kepada Consultative Group yang dilaksanakan pada 17 dan 18 November 2011 di Jakarta. Seluruh masukan itu diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan berbagai kebijakan internasional mengenai PRB dan perubahan iklim.

INSIST percaya bahwa semua itu adalah prakarsa yang baik dari GFDRR dalam memotret seluruh pengalaman di tingkat lokal untuk menjawab kesenjangan antara kebijakan nasional dan tindakan di tingkat daerah. Lebih dari itu, pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara sesama praktisi di tingkat nternasional sunguh suatu pross yang menarik. Hanya saja, memang diperlukan waktu lebih panjang untuk melihat apakah Forum Kebijakan itu akan memberikan manfaat bagi diskusi yang sedang berputar saat ini mengenai pemulihan pasca bencana dan PRB.** (sumber: insist.or.id)

Alat Pendeteksi Banjir Lahar Dingin Semeru Hilang

2011-12-28T19:52:00.000+07:00

Alat pendeteksi banjir lahar dingin Semeru yang berada di Pedukuhan Besuk Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, hilang karena dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, Rochani, Selasa (27/12) mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi terkait dengan hilangnya alat pendeteksi banjir lahar dingin Semeru tersebut.

"Kami sangat menyayangkan hilangnya seperangkat alat pendeteksi dini banjir lahar dingin Semeru itu, padahal alat tersebut sangat dibutuhkan selama musim hujan ini," tuturnya.

Menurut dia, Kabupaten Lumajang memiliki sebanyak tiga alat pendeteksi banjir lahar dingin Semeru di daerah aliran sungai (DAS) Besuk Kembar, Besuk Sat, dan Besuk Kobokan, namun kini yang berfungsi hanya dua unit saja.

"Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak BPBD Lumajang menyiagakan sebanyak 20 sukarelawan di bantaran sungai untuk memantau debit air di DAS yang dilalui lahar dingin Semeru karena tidak ada lagi alat pendeteksi banjir lahar dingin di Besuk Kobokan," paparnya.

Ia berharap pihak Proyek Semeru bisa memasang kembali alat pendeteksi banjir lahar dingin Semeru tersebut, agar warga bisa lebih cepat mendapatkan informasi terkait banjir lahar dingin dan bisa diantisipasi sejak dini.

"Sejauh ini banjir lahar dingin di sejumlah daerah aliran sungai masih normal dan tidak meluap ke pemukiman warga di sekitar sungai," katanya.

Rochani mengemukakan, pihak BPBD mendapat informasi bahwa debit aliran lahar dingin di Sungai Glidik meningkat pada Minggu (25/12), namun aliran lahar dingin tidak meluap ke pemukiman warga.

Pemkab Lumajang menetapkan enam kecamatan masuk dalam zona merah bahaya lahar dingin Gunung Semeru yakni Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Pasirian, Candipuro, Pasrujambe dan Kecamatan Tempeh karena kecamatan tersebut dilalui tiga jalur utama aliran lahar dingin Gunung Semeru yakni DAS Mujur, DAS Glidik dan DAS Rejali.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Lahar Gunung Semeru, Chairul Kustaal, mengatakan seperangkat alat pendeteksi banjir lahar dingin Semeru itu dicuri orang dengan cara merusak gembok pintu gudang.

"Peralatan tersebut dilengkapi lima buah aki, satu buah stafol, 15 meter kabel arde, dan 15 meter kabel antena. Kerugian hilangnya alat pendeteksi yang dipasang pada tahun 2000 itu ditaksir mencapai Rp7 juta," ucapnya.

Menurut dia, hilangnya seperangkat alat pendeteksi tersebut, akan menyulitkan pemantauan lahar dingin Gunung Semeru karena curah hujan selama bulan Desember dan Januari masih cukup tinggi.

INDONESIA IMPOR GARAM DAN SINGKONG,, GILA..!

2011-09-28T16:58:00.014+07:00

Sebagian besar rakyat awam umumnya hanya tahu bahwa negeri ini sudah mengimpor beras yang merupakan bahan pangan pokok dan (konon!) pernah mencapai swasembada produksi dalam negeri. Tetapi, tidak banyak yang tahu apa saja dan berapa banyak lagi bahan pangan lainnya yang selama ini diimpor?

Pada minggu pertama Agustus 2011 baru lalu, hanya beberapa hari sebelum perayaan ke-66 Hari Kemerdekaan Nasional, Badan Pusat Statitik (BPS) baru saja menerbitkan data mutakhir mereka tentang impor pangan ini. Seperti yang dukutip dan diberitakan oleh media massa, data itu cukup membuat nafas terhenti sejenak. Dari sumber detilk.com, ikhtisar data impor pangan tersebut --selama Januari sampai Juli (Semester I) 2011-- dapat dirangkum sebagai berikut:

No	Jenis Bahan Pangan	Diimpor dari (negara)	Jumlah impor (ton)	Nilai Impor (dollar AS)
1	Singkong (ubi kayu)	Italia	1,78	20.064
1	Singkong (ubi kayu)	Cina	2,96	1.273
2	Garam	Australia	1.004.000	53.700.000
2	Garam	India, Singapura, Selandia Baru, Jerman	741.120	39.840.000
3	Daging ayam	Malaysia	9,0	29.240
4	Teh	Vietnam	3.240	3.680.000
4	Teh	Kenya, Argentina, India, Cina	1.007	3.320.000
5	Cabe dingin-segar	Vietnam, India	6.794	6.192.000
6	Bawang putih	Cina, Taiwan	178.900	132.770.000
7	Bawang merah	India. Thailand, Filipina	141.795	67.611.000

Bahan pangan lainnya yang diimpor adalah beras, jagung, kedelai, gandum dan tepung meslin, gula pasir, gula tebu, daging sejenis sapi, mentega, minyak goreng, susu, telur unggas, kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, kakao, cabe kering, dan tembakau. Jumlah seluruhnya mencapai 11,33 juta ton dengan nilai impor $AS 5,36 milyar.

keluarga_petani_garam_takalarAnak-anak keluarga petani garam tradisional di pedalaman Takalar, Sulawesi Selatan... Mereka merayakan Hari Kemerdekaan untuk negara yang pemerintahnya lebih memilih jalan pintas mengimpor garam katimbang membantu orangtua mereka memperbaiki mutu dan meningkatkan produksi garam lokal.

Yang mengejutkan adalah alasan pembenaran di sebaliknya. Sebagaimana dikutip dan diberitakan oleh detik.com, Ketua Umum Asosiasi Pengekspor & Pengimpor Sayur Indonesia, Kafi Kurnia, mengakui bahwa "Ya, kita memang mengimpor garam juga dari Singapura, tetapi mereka lebih sabagai pedagang perantara... garamnya dari mana tidak tahu." Ia menambahkan bahwa garam yang diimpor dari Singapura adalah jenis garam industri, bukan garam konsumsi rumah tangga. Impor ini dilakukan karena produksi garam lokal oleh petani dalam negeri belum mampu menghasilkan garam industri bermutu tinggi yang tidak mudah menggumpal atau mengeras akibat penguapan kandungan airnya.

Sementara itu, Sudirman Saad, Direktur Jenderal PP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan yakin menegaskan bahwa "...tidak ada tambak garam di Singapura, sehingga kecil kemungkinan Indonesia mengimpor garam dari Negeri Singa itu." Dia menambahkan: "Sebenarnya, investasi untuk membuat garam berkualitas tinggi itu tidak mahal". Dia mencontohkan garam kualitas tinggi yang sudah diproduksi di Bali yang mampu menembus pasar ritel modern. Garam itu dikembangkan oleh investor asing yang mampu mengangkat nilai jual Bali karena dikemas dengan branding yang menarik.

Dua pernyataan itu menakjubkan. Masalahnya adalah bukan apakah SIngapura itu negara penghasil garam atau bukan. Persoalan intinya adalah fakta bahwa Indonesia --negara dengan garis pantai terpanjang di dunia-- sudah mengimpor garam! Kalau sudah tahu garam produksi petani lokal dalam negeri masih bermutu rendah, mengapa justru tidak habis-habisan melindungi dan membantu mereka meningkatkan mutu produknya? Mengapa justru dengan nada bangga menyebut-nyebut garam bermutu semacam itu sudah diproduksi di Bali, meskipun oleh investor asing? Sungguh suatu cara pikir khas jalan-pintas para pemburu rente, bukan mental produser bermartabat yang mampu menentukan nasib sendiri. (Beta Pettawaranie, 20/08/2011**)

REVIEW PELATIHAN BOS 2011

2011-09-27T21:45:00.008+07:00

Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang bergerak di bidang penguatan kapasitas sumber daya manusia dan transformasi sosial, LKKM SS sudah sering mendapatkan kepercayaan dari mitra kerja untuk melakukan penguatan kapasitas masyarakat dan advokasi terkait masalah ekonomi, sosial hingga hukum. Namun dua tahun terakhir ini LKKM SS juga mendapatkan kepercayaan dalam melakukan kerja-kerja di luar hal-hal di atas. Dimulai dari survey sekolah yang mendapat bantuan dana dari program AIBEP (Australia Indonesia Basic Education Program) sejak tahun 2009 hingga 2010. LKKM SS juga akan terlibat dalam Review Pelatihan BOS 2011 yang kemungkinan akan dilaksanakan mulai bulan September mendatang.

Review Pelatihan BOS 2011 ini lebih menitikberatkan pada evaluasi materi dan pelaksanaan pelatihan serta dampak (impact) yang dirasakan oleh para peserta pelatihan, dalam hal ini Kepala Sekolah, bendahara BOS dan Komite Sekolah. Diharapkan dari review ini bisa didapatkan informasi dan masukan terkait pelaksanaan pelatihan yang mereka diikuti. Sehingga ke depan, diharapkan ada model-model dan materi-materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan para pengelola dana BOS di tingkat sekolah yang pada akhirnya program BOS itu benar-benar bisa meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.

KONFLIK TANAH SEMPU: ANTARA BISNIS & POLITIS

2010-10-01T08:49:00.011+07:00

Dalam sengketa tanah antara PT. Perkebunan Sumber Sari Petung dengan masyarakat di tiga desa yaitu Sempu, Sugehwaras, dan Babadan ini tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya kemenangan gugatan di tingkat Mahkamah Agung dari pihak Perkebunan terhadap kebijakan BPN yang telah mengeluarkan SK BPN No.66/HGU/2000 tentang redistribusi lahan kepada warga di tiga desa sebesar 250 ha.
Buntut kemenangan gugatan PT. Sumber Sari Petung ini membawa angin segar bagi pihak perkebunan untuk melakukan tindakan untuk menguasai lagi tanah yang selama sembilan tahun telah dikuasai warga di tiga desa.

Langkah awal yang dilakukan pihak perkebunan adalah mempermasalahkan tentang ganti rugi tanaman cengkeh yang dianggap ada kesalahan dan tidak sesuai dengan prosedur.
Padahal setelah SK BPN No. 66/HGU/2000 dikeluarkan dan tanah seluas 250 ha. dikuasai warga, juga ditindak lanjuti dengan sudah ada kesepakatan dengan pihak perkebunan dan di mediasi oleh Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri Kediri tentang ganti rugi tanaman cengkeh yang berada diatas tanah sengketa.
Dari pertemuan tersebut muncul kesepakatan kedua belah pihak dengan warga melakukan ganti rugi atas tanaman cengkeh dengan membayar pada perkebunan tiap satu pohon kelas A Rp. 35.000,- Kelas B 25.000,- kelas C 20.000,- dan telah dibayarkan pada perkebunan. Setelah perkebunan menerima ganti warga secara hukum sudah mempunyai hak atas tanaman diatas tanah yang disengketakan.

Tetapi setelah tiga tahun perkebunan menerima ganti rugi perkebunan mengembalikan dengan alasan ada kesalahan dan tidak sesuai prosedur. Pengembalian uang ganti rugi lewat pengadilan dan tanggapan dan sikap warga tidak mau menerima pengembalian dari perkebunan. Warga berpendapat bahwa proses ganti rugi sudah sesuai prosedur yang telah disepakati bersama, dan akhirnya uang pengembalian tersebut di titipkan di Pengadilan Negeri Kediri.

Dasar yang dipakai warga adalah sudah melakukan pembayaran ganti rugi tegakan atau tanaman cengkeh adalah yang di tetapkan Pengadilan Negeri Kediri pada stanggal 20 Februari 2002. Selain itu juga karena sudah tiga tahun uang ganti rugi dimanfaatkan oleh perkebunan, dan warga berpendapat bahwa proses pengembalian oleh perkebunan adalah siasat perkebunan untuk hanya memanfaatkan uang warga untuk kepentingan perkebunan, ujar Sugianto (kepala desa Sempu).

Sedangkan pihak PT Sumber Sari Petung mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 28/DJA/1974 tentang perubahan / penyesuaian Panitya Penaksiran Ganti Rugi Perkebunan. Artinya bahwa yang telah dilakukan dalam kesepakatan sebelumnya tidak sesuai prosedur dan dari kedua pendapat tersebut masing-masing mempunyai dasar sebagai acuan mempertahankan tanaman cengkeh.

Setelah perkebunan berhasil dalam gugatan melawan BPN ditingkat Mahkamah Agung, perkebunan terus melakukan usaha-usaha bagaimana menguasai tanaman dan tanahnya kembali. Seperti menyebarkan kekalahan BPN di tingkat Mahkamah agung pada warga. Setelah masyarakat mengetahui tentang kekalahan tersebut, banyak yang ketakutan dan tak jarang ada usaha-usaha untuk meenjual tanah yang telah dikuasai selama sembilan tahun.

Mensikapi kekalahan tersebut tokoh-tokoh dari Paguyuban Petani Tri Sakti tetap menjaga semangat para warga untuk bertahan dan mengatakan bahwa kita belum kalah dan masih panjang proses perjuangan ini, karena BPN Pusat tidak tinggal diam dan berusaha untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan pihak perkebunan.

Sengketa tanah yang terjadi antara PT. Perkebunan Sumber Sari Petung dengan masyarakat di tiga desa yaitu Sempu, Sugehwaras, dan Babadan yang juga berdampak terhadap roda organisasi masyarakat Tekad Hangudi mulyo (THM) yang ada di desa Sempu. Hal ini karena dalam organisasi Tekad Hangudi mulyo (THM) anggotanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

Latar belakang anggota ini yang menjadi pemicu lambatnya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh THM untuk kemandirian masyarakat dalam pengurangan resiko bencana. Konflik merembet pula antara anggota yang berasal dari karyawan perkebunan inilah yang menyebabkan dan dari kelompok warga yang memperjuangkan tanah.

Beberapa konflik yang terjadi di THM bahkan sudah tidak bisa dinalar lagi . Pertama pencopotan paksa karyawan perkebunan dari anggota BPD. Setelah kejadian panen yang hanya setengah hari oleh perkebunan dengan ratusan personel dari kepolisian, memunculkan ketakutan dan kemarahan yang mendalam pada warga di tiga desa terutama di desa Sempu yaitu di Dusun Sumber Petung dan dan Ringinsari.

Ketika malam harinya warga pendukung perjuangan atas tanah yang melawan perkebunan secara spontan bersama-sama mendatangi rumah orang yang bekerja di Perkebunan yaitu Purwanto dan Sugeng, tujuan warga adalah memaksa Purwanto dan Sugeng untuk melepaskan jabatan sebagai Badan Permusywaratan Desa (BPD).
Amarah warga ini dikarenakan dipicu pada saat iring-iringan personel Kepolisian dan karyawan perkebunan memanen cengkeh warga dan secara otomatis sebagai karyawan perkebunan Purwanto dan Sugeng ikut serta mengawal orang-orang yang ditugaskan memanen cengkeh.

Dengan bermodalkan kertas folio, bolpoin dan meterai warga berbondong-bondong mendatangi rumah Purwanto dan Sugeng supaya mengundurkan diri dari jabatan BPD dari perwakilan dusun Sumber Petung. Ketika dirumah Sugeng, perwakilan yang masuk kerumah dan warga yang lainnya menunggu diluar. Selanjutnya Sugeng diberi dua alternatif yaitu ikut bersama-sama berjuang bersama warga untuk melawan perkebunan atau mengundurkan diri dari BPD. Dari pilihan itu Sugeng memilih melepaskan jabatanya sebagai BPD dari pada melepaskan pekerjaannya sebagai karyawan kebun.
Purwanto adalah ketua BPD desa sempu dan ketika di datangi oleh para warga cuma bisa berkata, kalau ini memang keinginan dari warga ya tidak apa-apa dan saya kembalikan lagi jabatan ini sepenuhnya pada warga.

Setelah itu akhirnya berkembang dan warga pergi ke rumah Sukadi yang juga anggota BPD, ketika berada dirumah Sukadi warga ditemui oleh oleh istri Sukadi dan setelah dijelaskan tentang kedatangan warga yang mengusulkan agar Sukadi mengundurkan diri dari keanggotaan BPD desa Sempu. Istri Sukadi tidak terima atas usulan warga karena merasa tidak ada hubungannya dengan kasus yang dihadapi warga melawan perkebunan, karena sukadi sebetulnya bukanlah pegawai dari perkebunan Sumber Sari Petung akan tetapi Sukadi bekerja di PTPN XII Ngrangkah Pawon di Kec. Plosoklaten.

Setelah berada dirumah dan bertemu dengan warga Sukadi juga berpendapat tidak bersalah dan merasa tidak terima atas perlakuan warga. Dan sukadi mengusulkan kalau mau mengundurkan diri dengan mekanisme yang sesuai dan disepakati di peraturan kelembagaan BPD. Akhirnya ketika warga berada dirumah Sukadi hadir kaur Kesra desa Sempu, artinya Kaur Kesra lebih sebagai penengah dari keinginan warga dan harapan Sukadi. Sedangkan alasan warga menginginkan Sukadi mengundurkan diri karena tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan warga dalam sengketa tanah melawan perkebunan, dan sukadi pada akhirnya juga merelakan jabatan sebagai BPD di Desa Sempu.

Konflik lain yang di luar nalar adalah boikot TPA. Taman Pendidikan Alquran (TPA) tempat salah satu istri anggota karyawan perkebunan mengajar ngaji, dengan adanya konflik ini sebagian besar anak-anak warga yang pro perjuangan dipindah ke Taman Pendidikan Al Quran (TPA) yang lain yang ada di desa sempu.
kampung jadi sepi. Orang malas keluar malam. Sikap boikot sering terjadi. Misal ketika karyawan perkebunan punya hajatan pernikahan dan kematian, banyak orang yang memilih tinggal dirumah daripada nanti dimusuhi orang-orang satu kampung. Jadi situasi ini sepertinya akan berlangsung lama sebelum ada keputusan hukum yang pasti.
Selain dampak konflik dimasyarakat yang telah membuat suasana tidak tentram damai, ini juga dirasakan pada organisasi Tekad Hangudi Mulyo (THM), karena kita sudah tiga kali melakukan pertemuan arisan rutinan satu bulan sekali selalu sangat sedikit anggota THM yang datang dan semakin menyusut yang hadir.

Menurut Mbah Suko, bahwa turunya semangat dari anggota THM karena dampak konfik tanah yang terjadi saat ini dan ini terjadi karena dalam THM ada anggota yang berasal dari istri karyawan perkebunan. Sehingga masyarakat tidak mau ambil resiko dan memilih diam daripada nanti dimusuhi oleh anggota masyarakat yang lain.
Dari masalah tersebut, sampai saat ini anggota dari THM belum menemukan solusi yang tepat untuk bisa keluar dari konflik yang tidak tahu penyelesaianya sampai kapan. Karena ketika nanti melakukan kegiatan program Pengurangan Resiko Bencana dengan program-program yang telah disepakati dan melibatkan anggota keseluruhan sangat tidak mungkin karena nantinya akan menambah konflik ini tambah memanas dan kemungkinan besar kalau dipaksa untuk dilakukan pasti orang-rang tidak yang terlibat, ujar heri.

Dari beberapa waktu dan ketika berkumpul dengan beberapa anggota THM ada kesepakatan yang intinya untuk sementara ini tidak melakukan program yang telah dilaksanakan tahun pertama seperti program pengelolaan makanan kecil berbasis lokal, seperti pembuatan dodol nanas dan kripik umbi bote kelompok ibu-ibu yang dikoordinatori Suliasih untuk sementara dihentikan karena konflik tersebut.

Suliasih juga berkomentar, ketika mulainya konflik semua berubah total, bangunan kebersamaan yang telah dibangun selama satu tahun dengan tujuan upaya peningkatan kapasitas untuk membangun desa dalam wadah Tekad Hangudi Mulyo (THM), berubah menjadi sebuah permusuhan. Jadi pada saat ini saya dan keluarga menjadi musuh bersama oleh masyarakat yang ada di dusun Sumber Petung, jadi semua aktivitas ketika sebelum terjadi konflik seperti pengajian rutin, jamiyah Sholawat Diba’ dan arisan ibu-ibu tidak bisa saya lakukan karena warga seperti sudah kompak memusuhi dan mengucilkan dan bahkan membuat jamiyah tandingan kalau saya masih ikut dalam jam’iyah pengajian atau sholawat Diba’, dan setelah diselidiki ternyata yang menggerakkan adalah orang yang sebelumnya juga bergabung di Tekad Hangudi Mulyo.

SEMPU, RIWAYATMU KINI

2010-09-21T21:52:00.011+07:00

Nama Desa Sempu nampaknya masih asing ditelinga banyak orang. Mungkin orang menganggapnya nama itu adalah nama sebuah pulau yang berada di luar pulau Jawa. Pulau Sempu. Tapi ternyata nama itu juga adalah nama desa yang berada di kaki Gunug Kelud Kabupaten Kediri Jawa Timur. Menurut cerita, nama Sempu diambil dari nama sebuah pohon besar yang sering digunakan sebagai tempat pertemuan antar pedangan dari luar desa denga petani Sempu. Hingga masyarakat begitu mengenalanya dan akrab. Juga sebagai tempat konkow anggota masyarakat untuk melepas lelah.

Desa ini memiliki tiga dusun yaitu Dusun Sempu, Dusun Ringin Sari dan Dusun Sumber Petung. Dalam sejarahnya, dahulu desa ini adalah hasil pemekaran dari Desa Manggis yang letaknya berada disebelah barat Sempu karena adanya program pemerintah Kabupaten Kediri dalam pengembangan Kecamatan hingga yang dahulu hnaya kecamatan Wates kini muncul Kecamatan Ngancar. Desa Sempu memiliki jumlah penduduk sekitar 3.332 jiwa.

Wilayah sebagian besar desa adalah lahan perkebunan yang cukup luas sebgai sumber penghasilan masyarakatnya. Kini lahan terseubt telah beralih ke tangan pihak swasta dan hingga kini tuntutan masyarakat atas tanah tersebut masih berlangsung. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani dengan produk utama mereka adalah nanas. Sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam.
Kondisi desa sebagian besar jalan yang ada adalah masih belum mengalami perubahan yakni jalan yang belum beraspal. Hanya jalan utama yang beraspal yang menghubungkan antar desa. Alat transportasi yang dipergunakan masyarakat sebagian besar adalah motor, dan sebagian masyarakat lainnya menggunakan sepeda pancal atau sepeda onthel. Dan untuk menuju ke Kota Kecamatan berjarak sekitar 7 km. Biasanya masyarakat sekitar ”menyewa” ke tentangga untuk diantarkan denan upah sebesar dua puluh ribu rupiah. Karena kendaraan umum tidak melewati daerah ini.

Masyarakat desa ini tergolong masyarakat yang masih memegang warisan seni leluhur dengan kuat. Yakni masih ditemukan kesenian Jaranan yang tiap kali hadir di acara-acara warga. Meski begitu mereka bukan anti perubahan terutama untuk memanfaatkan hasil kebun atau pertanian mereka.

Dibidang pertanian, masyarakat masih mengalami kendala untuk menjadikan produk hasil tani mereka menjadi bahan olahan lain sebagai sumber pendapatan disamping bertani. Untuk itu kini sedang getol-getolnya berbenah mencari sumber penghidupan lain dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat yang ada (Tekad Hangudi Mulyo). Selain mencoba terobosan baru dibidang pertanian, masyarakat juga melirik perbaikan usaha baru dibidang peternakan dengan mengadakan studi banding ke berbagai peternak suskses.
Tidak itu saja yang dilakukan masyarakatnya kini. Mereka nampaknya telah tersentuh perubahan baik pola pikir maupun orintasi yang telah memiliki banyak kemajuan dan menghargai waktu. Sebagai wujud nyatanya adalah kesadaran berorganisasi yang mereka lakukan sejak Desember 2008 silam. Kini dengan adanya oraganisasi ini mereka telah siap untuk maju dan mengapai perubahan ke arah yang lebih baik.

Seperti yang dikatakan Heri Santoso. Kini ia telah menjadi pionir kelompok muda terhadap kemajuan generasinya dengan bergabung sebagai anggota THM. ” Ya saya rasa banyak kemajuan setelah adanya program Disaster Risk Reduction (pengurangan resiko bencana) yang dilakukan oleh dengan THM ini. Kini kami pun tidak ragu lagi untuk melangkah ke kearah selanjutnya yang lebih baik”, akunya.

Kini perubahan telah terjadi di desa tersebut. Lahan-lahan yang selama ini kurang dimanfaatkan dengan baik telah dimanfaatkan dan aroma perubahn juga merambah ke para pemudanya yang makin bersemangat mengapai masa depan dengan adanya program DRR ini. Dan segala pendidikan praktek lapangan pun dilakukan seperti study ke peternak sukses, pembuatan pupuk organik, dll. Dan mudah-mudahan dapat membawa manfaat di masa-masa yang akan datang. Semoga!

PAKAN TERNAK ALTERNATIF: CIPTAKAN KEMANDIRIAN PETERNAK DESA SEPAWON

2010-09-14T23:49:00.006+07:00

Letusan gunung kelud tahun 1990 sangat membekas sekali pada masyarakat desa sepawon, ketika pemerintah daerah kabupaten kediri kurang cekatan untuk mengevakusi ternak masyarkat dan ini tentunya menjadi trauma sendiri jika nantinya gunung Kelud jadi meletus, Pengalaman selama ini yang menjadi perhatian pemerintah dan Satlak hanya evakuasi terhadap keselamatan korban manusianya saja, tetapi evakusi kepada aset berharga temasuk ternak belum menjadi perhatian, terutama dinas peternakan yang menangani permasalah ini
Mengapa masyarakat enggan untuk di evakuasi? menurut pengakuan Paulus Supianto yang juga sebagai ketua komite desa PMR (Panca Manunggal Rasa Sepawon) karena salah satu faktor penyebabnya ialah keberatan untuk meningalkan hewan ternaknya, menurutnya solusi yang tepat jika ternak warga ini mungkin di evakuasi terlebih dahulu dan ada kepastian jaminan keamanan jelas memudahkan sekali untuk mengevakuasi masyarakat desa

Sesuai data pemetaan swadaya, masyarakat desa sepawon yang terdiri dari 5 dusun ini rata-rata berternak, untuk dusun Gatok desa sepawon saja jumlah ternak warga yaitu Sapi Limosin dan Metal 20 ekor, Sapi Perah 47 ekor, Kambing 320 ekor, belum lagi dusun lainya. Berternak adalah usaha sampingan sekaligus mata pencaharian yang paling utama dikultur masyarakat perkebunan
Masyarakat dilereng gunung kelud, sangatlah berpengalaman sekali dengan berternak, tetapi cara berternak yang dilakukan masih bersifat konvensional atau tradisional, artinya cara berternak yang sangat tergantung sekali dengan alam dan daun pepohonan di sekitarnya, pakan ternak ini dsebut (Rambanan). Model peternakan konvensional memang tergantung dengan alam, situasinya akan terbalik jika ada letusan gunung kelud. Karena setelah terjadi letusan gunung pepohonan semuanya kering akibat hujan abu panas, sementara itu sumber-sumber air banyak yang mati tersubat oleh erupsi dan tetntunya mempengaruhi pepohonan di sekitarnya
Setelah terjadi letusan gunung kelud kebutuhan akan pakan ternak hijauan daun (Rambanan) sangat sulit, terus bagaimana dengan ternak masyarakat? Selanjutnya ternak-ternak tersebut akan ini diberi pakan apa? berdasarkan pengalaman, krisis pakan hijauan daun (rambanan) ini berlaku 2 sampai 3 bulan, tentunya hal ini menjadi kekwatiran bagi peternak, lantas bagaimana jalan keluar ketika ada persoalan alam ini
Dari proses diskusi bersama banyak peternak di desa sepawon akirnya muncul gagasan bagaimana pakan buatan (kosentrat) ini nantinya sebagai pakan alternative jika terjadi letusan gunung kelud. Gagasan ini menjadi kesepakatan bersama untuk menjawab krisis pakan ternak gunung meletus
Pakan ternak alternatif, yaitu pakan ternak yang dibuat dari pemanfaatan limbah pertanian (bongol nanas, ) ide ini muncul dari kegelisahan dari letusan gunung kelud, kegelisaan ini muncul ketika ada angapan nanti kalau gunung kelud ini saat meletus, bagaimana dengan evakuasi untuk ternak masyarakatnya? (sapi perah, kambing, dll)
Sudrajat 31 tahun, yang saat ini memiliki 95 ekor kambing sangat sependapat dengan solusi ini, ia menegaskan bahwa dirinya yang selama ini memelihara 95 ekor kambing tidak sepenuhnya bergantung terhadap pakan dari daun-daunan (rambanan) ada pakan lainya yang mempunyai kadar gizi yang seimbang dan itu banyak kita temui di sekitar kita. Ambilah contoh limbah kopi (dengan kulit kopinya) limbah coklat (dengan kulit coklatnya) serta bonggol daun nanas
Pemahaman berternak yang tidak hanya tergantung dengan hijauanya dedaunan (rambanan) seperti ini memang kurang banyak dimegerti oleh kebanyakan peternak menurut Danang karena itu perlu proses pendidikan sendiri pada masyarakat peternak dan yang terpenting kalau ada percontohan dengan model ternak yang mengunakan pakan buatan kita bisa agendakan kunjungan di lokasi peternakan ini, merubah kesadaran masyarakat memang tidak hanya dengan solusi dan diskusi tetapi memang ada bukti

.

2010-09-14T23:21:00.002+07:00

..

2010-09-14T23:20:00.002+07:00

surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, surya sejahtera: lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan,

....

2010-09-14T23:19:00.006+07:00

pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video, pemberdayaan masyarakat, ekonomi mikro, kerakyatan, kebijakan pemerintah daerah, ternak terpadu, fermentasi pakan ternak buatan, pupuk organik, bokasi, pertanian organik, BPBD, BNBP, INSIST, LPTP, lowongan pekerjaan, koperasi, history, DRR, lowongan pekerjaan, DPR, DDR, PRBOM, ausaid, usaid, cordaid, perempuan, gadis smu, gangbang, download mp3 gratis, porn video,

...

2010-09-14T23:19:00.005+07:00

..

2010-09-14T23:17:00.002+07:00

lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan, lembaga kemanusiaan dan kemandirian masyarakat, konsultan manajemen dan pemberdayaan masyarakat, surveyor nasional, konsultan ekonomi mikro dan ekonomi kerakyatan,

.

2010-09-14T23:16:00.002+07:00

...

2010-09-14T23:15:00.002+07:00

Contact

2010-09-14T23:14:00.008+07:00

Alamat LKKM Surya Sejahtera: Jl. Ry Wates-Pare KM.3 Ds. Tunge Kec. Wates Kab. Kediri JAWA TIMUR-INDONESIA 64174
Tlp. : +62354444349

CONTACT PERSON LKKM SS:

PEMBINA:
AHMAD MAHMUDI : PEMBINA I
HP. +62811284822

KHARISMA NUGROHO : PEMBINA II
HP. +6281510351807

MUNASIR HUDA : PEMBINA III
HP. +6281330938988

PENGAWAS:
Ir. ANANTO B.P.,M.M.: PENGAWAS I
HP. +628123278351

ROHADI, S.Pd : PENGAWAS II
HP. +6281229741339

RUDIYANTO H.S. : PENGAWAS III
HP. +6281333604034

PENGURUS:
HERI DWI KORYANTOKO : KETUA
HP. +6281359204855

SAIFUL ZUHRI : SEKRETARIS
HP. +6285655664466

SABARUDIN : MEDIA & PUBLIKASI
HP. +6281216140399

RISA PRIMITHAWATI : KOODINATOR PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
HP. +6285853663232

MUH. AZHAR KURNIAWAN: KOORDINATOR PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
HP. +6281333534990

Gallery

2010-09-14T23:13:00.012+07:00

Profile

2010-09-14T23:12:00.001+07:00

Surya Sejahtera adalah Lembaga Kemanusiaan berbentuk Perkumpulan yang bergerak untuk mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang mandiri dan bermartabat. Lembaga ini lahir berawal dari diskusi tentang keprihatinan kondisi sosisl, ekonomi masyarakat pasca krisis ekonomi 1998.

Berangkat dari aktivis kampung yang mempunyai kepedulian terhadap nasib warga sekitar Desa Tunge Kecamatan Wates sampai pada pembentukan jaringan nasional dengan lembaga sejenis untuk berjejaring. Tercatat saat ini Surya Sejahtera menjadi salah satu mitra dari Insists Jogjakarta.
Langkah awal yang dilakukan lembaga ini adalah menyusun rencana aksi melalui dialog panjang dan pertemuan-pertemuan terjadwal dengan aktifis-aktifis kampung. Selain itu juga membuat kajian dan penelitian mengenai masalah-masalah kemasyarakatan, tingkat ekonomi rumah tangga perempuan dan tentang simpan pinjam Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Tunge Kecamatan Wates Kediri.

Pada tahun 2005 para penggerak Surya Sejahtera merasa bahwa Surya Sejahtera harus benar-benar menjadi lembaga “sungguhan”. Sudah ada program kerja. Sudah ada aktivis yang terlibat dalam diskusi rutin. Sudah ada aksi-aksi langsung. Kebutuhan tentang lembaga yang eksis dan gerakan pada bidang kemanusiaan yang berupa penguatan kelembagaan masyarakat sipil, pengorganisiasasian masyarakat pada basis pedesaan serta advokasi-advokasi lebih mendalam pada isu akses hak-hak dasar membuat Surya Sejahtera mulai mengambil pilihan-pilihan pada isu yang paling fundamental yang dihadapi masyarakat.

Selain menggarap tentang isu-isu akses hak dasar, hal lain yang dilakukan oleh Surya Sejahtera adalah menyelenggarakan pendidikan bagi para fasilitator dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas SDM dan sebagai media bertukar pikiran, pengalaman dan gagasan. Yang menjadi prinsip adalah bahwa kerja-kerja pendampingan adalah sebuah panggilan jiwa yang selalu dan harus berkesinambungan dan berkelanjutan.

LOGO, WARNA DAN ARTI

Logo Perkumpulan Surya Sejahtera adalah huruf SS yang digabungkan menjadi satu dan pusaran roda, terdiri dari warna Merah, Kuning, Hijau dan Biru dengan dasar berwarna Hitam.

Dasar berwarna hitam mengandung maksud kekuatan sejati dan kesejahteraan alam semesta. Jadi kerja-kerja Perkumpulan Surya Sejahtera adalah untuk semua manusia, tidak dibatasi oleh dimensi ruang.

Huruf S pertama berwarna merah mengandung maksud semangat atau energi. Dalam melaksanakan semua aktivitasnya, Perkumpulan Surya Sejahtera selalu melakukan dengan sungguh-sungguh dan optimis bahwa apa yang menjadi cita-cita Perkumpulan Surya Sejahtera selama ini akan tercapai.

Huruf S kedua berwarna kuning mengandung maksud kebersamaan. Perkumpulan Surya Sejahtera selalu mengajak kepada siapa saja untuk mewujudkan cita-cita masyarakat menuju kemandirian yang paripurna.

Huruf S ketiga berwarna hijau mengandung maksud ketulusan. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan Surya Sejahtera senantiasa dilandasi ketulusan dan kerelawananan anggota dan mitra kerja Perkumpulan Surya Sejahtera.

Pusat pusaran roda berwarna biru mengandung maksud keberlanjutan dan keabadian.
Kerja-kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Perkumpulan Surya Sejahtera senantiasa berkelanjutan seiring perubahan dan tantangan ke depan.

VISI DAN MISI

A. Visi LKKM Surya Sejahtera adalah : Mewujudkan Masyarakat yang Merdeka, Mandiri, Adil dan Bermartabat.

B. Misi LKKM Surya Sejahtera adalah :
- Membangun kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya kebersamaan, ketulusan dan sikap rela berkorban untuk mewujudkan cita-cita bersama.
- Membangun jejaring komunitas pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (sustainable people development).

BIDANG USAHA

Untuk mencapai visi dan misi seperti tersebut diatas, Perkumpulan Surya Sejahtera melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Pendidikan, pelatihan, pengkajian dan penelitian sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan
2. Konsultasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup
3. Peningkatan pengetahuan di bidang pembangunan industri, khususnya industri kecil dan menengah
4. Pendidikan, pembinaan dan pengembangan kewirausahaan, keterampilan dan manajemen usaha bagi generasi muda, pengusaha golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil
5. Pengembangan kelompok dinamik (dynamic group) untuk pengembangan ekonomi produktif
6. Base Line Survey potensi sumber daya wilayah (alam, manusia, teknologi dan modal) dan pengembangannya
7. Training manajemen usaha skala kecil dengan bekerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah
8. Melakukan pendampingan terhadap kegiatan industri kecil dan menengah dalam pengembangan usaha
9. Melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas SDM untuk mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal
10. Pengembangan workshop industri kecil dan pengembangan teknologi serta administrasi
11. Mendirikan kegiatan usaha dalam ari seluas-luasnya

KEUANGAN

Keuangan Perkumpulan Surya Sejahtera diperoleh dari:

1. Iuran pokok dan iuran wajib Anggota
2. Sumbangan dalam bentuk barang-barang tetap dan bergerak atau dalam bentuk tunai, baik yang bersifat tetap dan tidak tetap, yang diberikan tanpa ikatan dan tidak bertentangan asas dan tujuan perkumpulan
3. Hasil usaha perkumpulan sendiri yang tidak bertentangan dengan tujuan perkumpulan
4. Hasil tunai sebagai imbalan dan pemanfaatan harta atau jasa perkumpulan atau usaha-usaha perkumpulan lainnya
5. Sumbangan dari masyarakat, pemerintah atau lembaga lain yang tidak mengikat
6. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa

Ternak Kambing dengan Pakan Ransum (Alternatif) Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri

2010-09-08T17:30:00.005+07:00

Ternak kambing dapat dijadikan mata pencaharian yang paling utama di kultur masyarakat perkebunan seperti masyarakat dilereng gunung kelud, cara berternak yang dilakukan yaitu cara konvensional atau tradisional. Cara berternak seperti ini memang sangat tergantung sekali dengan alam, karena untuk mencari pakan ternak tergantung dengan daun pepohonan di sekitarnya, pakan ternak dari pepohonan ini disebut (rambanan). Situasinya akan terbalik jika ada letusan gunung kelud. Karena setelah terjadi letusan gunung kelud pepohonan semuanya kering akibat hujan abu panas, sementara itu sumber-sumber air banyak yang mati, karena tersumbat oleh erupsi dan tentunya mempengaruhi pepohonan di sekitarnya.

Hijauan yang diberikan pada kambing dapat berupa daun lantoro, gamal dan daun nangka. Bila berdasarkan bahan kering, pemberian hijauan sebaiknya mencapai 3% dari berat badan atau 10-15% berat badan dalam bentuk segar. Sementara konsentrat dapat disusun dari bungkil kelapa, bungkil kedelai, dedak, tepung ikan serta ditambah mineral dan vitamin. Kandungan protein dalam konsentrat berkisar 16%. Selain pakan, kambing juga perlu diberi garam beriodium, bisa berbentuk Urea Molasses Block (UMB) yang digantung di dalam kandang. Air minum harus selalu tersedia (Susilorini dkk. Budidaya 22 ternak potensial, Penebar Swadaya, 2008).
Berdasarkan pengalaman letusan gunung kelud sebelumnya krisis pakan ini berlaku 2 sampai 3 bulan, tentunya hal ini menjadi kekhawatiran bagi peternak, akhirnya muncul gagasan bagaimana pakan buatan (kosentrat) ini nantinya sebagai pakan alternative jika terjadi letusan gunung kelud. Gagasan ini menjadi kesepakatan bersama untuk menjawab krisis pakan ternak saat gunung meletus,

Pakan utama kambing adalah tunas-tunas semak serta ranting dan gulma. Selain itu, kambing juga perlu diberikan pakan tambahan, berupa konsentrat. Sebaiknya, konsentrat dalam bentuk kasar karena kambing tidak menyukai pakan yang digiling halus dan berdebu (Susilorini dkk. Budidaya 22 ternak potensial, Penebar Swadaya, 2008).
Kelompok Ternak kambing warga Desa Sepawon sudah mampu membuat pakan alternatif yang terdiri dari bahan-bahan mudah didapat dan banyak tersedia disekitarnya.

Cordaid di Sempu - Ngancar

2009-08-23T12:02:00.006+07:00

Kedatangan team cordaid ke Kediri untuk melihat kegiatan yang telah dilakukan di Desa Sempu dan Sepawon sudah ditunggu-tunggu oleh warga, hal ini karena sebelumnya sudah ada rencana kalau pada bulan Mei akan ada kunjungan dari team Cordaid tapi tidak jadi.

Ketika mendengar kedatangan dari Team Cordaid warga Sempu khususnya anggota Tekad Hangudi Mulyo (THM) sangat antusias. Hal ini dibuktikan dengan mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan segalanya untuk menyambut Team Cordaid.

Pertemuan untuk menyambut kedatangan Cordaid yang diadakan oleh anggota Tekad Hangudi Mulyo menghasilkan susunan kepanitiaan yaitu Koordinator langsung di dipegang Heri Setiawan (Sekjen Tekad Hangudi Mulyo).

Selain itu juga menyusun pembagian tugas yang intinya adalah menunjukan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Tekad Hangudi Mulyo selama satu tahun sebelumnya. Yang mau ditunjukan dalam kunjungan tersebut adalah demonstrasi pembuatan Dodol nanas dan demonstrasi pembuatan Pupuk organic.
Demo yang akan dilakukan adalah untuk menunjukan bahwa Tekad Hangudi Mulyo benar-benar telah belajar dan sudah bisa mempraktekan. mempersiapkan dodol nanas akan di pimpin oleh Suliasih dengan di Bantu ibu-ibu, sedangkan untuk demo pembuatan pupuk organic di pimpin Manap.

Selain mempersiapkan pembuatan dodol nanas ibu-ibu juga mempersiapkan konsumsi sebagai menu makan siang. Dalam hal hidangan warga juga mempersiapkan menu special, menu tersebut adalah nasi jagung dan nasi tiwul (terbuat dari ketela) dan nasi putih (dari beras), jadi ada tiga pilihan jenis makanan khas untuk menyambut kedatangan Cordaid, meskipun menghidangkan banyak menu makanan special tapi dengan biaya yang minimal.

Selain nyambutan persiapan dilakukan oleh warga dari Desa Sempu, dari desa Sepawon atau dari Panca Manunggal Rasa juga mendapatkan tugas dalam penyambutan ini. Dari Panca Manunggal Rasa Sepawon menampilkan alat musik Kulintang yang dimainkan oleh Bapak-bapak sebagai pembuka acara atau sebagai seksi hiburan dalam acara tersebut.

Format acara dalam pertemuan kunjungan tersebut dibuat dibuat semi formal, jadi untuk pertama kali acara adalah penampilan group Kulintang dari Sepawon. Pada jam 09.30 Wib. setelah beberapa lagu dilantunkan acara dimulai dialog bersama antara warga Sempu dan Sepawon dengan Team dari Cordaid dipimpin Heri Setiawan dari Tekad Hangudi Mulyo Sempu sebagai Pembawa acara.

Dalam acara tersebut mengundang dari dua kepala desa yaitu Kepala Desa Sempu dan Kepala Desa Sepawon, tapi sampai acara tersebut itu dimulai tidak ada satupun perwakilan dari Dua Desa yang datang, jadi dalam acara pembukaan itu hanya diwakili dari Tekad Hangudi Mulyo oleh Suko dan dari Panca Manuggal Rasa diwakili oleh Danang.

Suko bercerita tentang awal masuknya Program pengurangan resiko bencana di desa Sempu, dari mulai membentuk kelembagaan yaitu Tekad Hangudi Mulyo dan juga tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun yang lalu. Selain itu juga bercerita tentang kondisi masyarakat ketika bencana gunung kelud meletus,baik cerita senang, duka, unik dan lain sebagainya.

Sambutan kedua dari Panca Manunggal Rasa yang diwakili oleh Danang yang merupakan tokoh Desa Sepawon. Danang bercerita tentang kegiatan yang dilakukan selama satu tahun seperti proses pengaspalan jalan yang berguna sekali sebagai jalur evakuasi ketika terjadi bencana, juga menjelaskan kejadian-kejadian ketika bencana dan pasca bencana yang ada di desa Sepawon.

Setelah selesai sambutan dari langsung dimulai dengan dialog bersama antara warga Sempu dan Sepawon dengan team dari Cordaid. Dalam dialog bersama ini dipimpim oleh Rudianto. Ditambahkan lagi oleh suko bahwa yang menjadi permasalahan utama warga Desa Sempu paska gunung kelud meletus adalah kekurangan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini karena ketika gunung kelud meletus pasti merusak jalur pipa air bersih yang berasal dari sumber Celangap yang letaknya ada di lereng gunung Kelud.

Sedangkan jarak antara Sumber Celangap dan Desa Sempu sekitar tujuh (7) km. dan ketika mengalami kerusakan warga dari lima (5) desa yaitu Desa Sugehwaras, Babadan, Ngancar, Sempu, dan Desa Manggis tidak bisa mendapatkan pasokan air dari sumber Celangap.

Sedangkan paska letusan gunung kelud 1990 pengelolaan air di ambil alih oleh PDAM yang sebelumnya dikelola oleh HIPPAM. Dan menurut Suko setelah dikelola oleh PDAM belum banyak ada perubahan yang berarti tentang pelayan pasokan air bersih yang ada di desa Sempu dan sekitarnya..

Biasanya ketika pipa saluran air rusak masyarakat mengandalkan bantuan dari pemerintah atau dari sukarelawan yang membantu menyediakan pasokan air. Dengan kendaraan tangki untuk mengambil air dari daerah lain, masyarakat mengantri untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari sampai pipa saluran air di perbaiki, dan biasanya ini terjadi sampai tiga (3) bulan seperti letusan gunung kelud tahun 1990, ujar Suko.
Dari pemaparan tentang permasalahan pasokan air ketika paska letusan gunung kelud, Suko berharap dan usul pada team Cordaid agar ada program tentang pengadaan alat atau tandon atau bak air yang besar untuk menampung air, sehingga dengan bak air tersebut memudahkan masyarakat tanpa harus mengantri dari truk tangki pengangkut air bersih.

Suliasih perwakilan dari Tekad Hangudi Mulyo sangat berterima kasih dengan adanya program penanggulangan resiko bencana didesa Sempu, karena setelah adanya program ini masyarakat khususnya dari Desa Sempu jadi mengerti tentang pentingnya penanggulangan resiko bencana dengan mengorganisir diri atas ancaman bencana gunung kelud yang sewaktu-waktu bisa meletus.

Selain itu Suliasih juga berharap program pengurangan resiko bencana ini terus berlanjut sampai masyarakat benar-benar mampu berdiri sendiri atau berdikari dan siap menghadapi bencana yang datang. Juga mengusulkan pengadaan peralatan pembuatan Dodol nanas yang telah dirintis oleh kelompok perempuan Tekad Hangudi Mulyo dalam pemanfaatan petensi lokal sebagai usaha bersama dengan tujuan bisa menambah penghasilan ekonomi rumah tangga.

Sudrajat dari Panca Manunggal Rasa Sepawon juga menambahkan tentang rencana untuk membuat peternakan terpadu yang arah kedepan dari peternakan tersebut bisa membangun kemandirian organisasi, hal ini karena secara mayoritas di Desa Sepawon memiliki hewan ternak, jadi selain mengungsikan manusianya juga tak kalah pentingnya adalah penyelamatan hewan ternak milik warga.

Ditambahkan lagi oleh Legimin dari Sepawon bahwa persoalan air yang ada di Sepawon agak lebih mudah daripada yang ada di desa Sempu, tapi yang menjadi persoalan tentang air adalah tentang debit air dan masalah pipa, karena pipa saluran air yang ada di Sepawon adalah peninggalan dari zaman Belanda sampai sekarang belum pernah di ganti, dan hari ini kondisi pipa sudah tidak layak dan cepat untuk melakukan pergantian pipa.

Sudah ada usaha-usaha yang dilakukan Legimin yang juga sebagai ketua HIPAM desa Sepawon yaitu telah mengajukan pada pemerintah daerah tapi sampai hari ini belum ada respon yang baik. Untuk itu kepada team Cordaid Legimin juga mengusulkan tentang adanya program yang menangani tentang masalah air.
Sementara Komentar dari Mr. Jhon dengan diterjemahkan oleh Vivi tentang usulan dari Suko dan dari peserta yang lain, tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dua desa akan di catat dan diusahakan tenga program-program baru yang tlah di usulkan warga.

Mr Jhon juga mengatakan bahwa kedatangannya kesini adalah melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan kalau pun ada usulan program baru seperti air akan tetap diusahakan, dalam arti kalau dari Cordaid tidak ada maka akan dicarikan pada jaringan lain.

Dalam diskusi dengan warga dua desa, Mr Jhon lebih banyak bertanya tentang sejarah kejadian-kejadian ketika gunung kelud meletus dari pengalaman warga, selain itu permasalahan air menjadi kajian yang dibahas secara detail.
Dalam kunjungan ini juga dihadiri oleh Bimo, dia merupakan anggota baru DPRD Kab. Kediri dari partai PDIP, disini Bimo banyak bertanya tentang sistem pengelolaan oleh PDAM yang masih amburadul, dan Bimo juga berjanji akan menampung permasalahan air yang ada di Sempu dan sekitarnya untuk di bahas di tingkat Dewan Perwakilan Daerah Kab. Kediri dan nantinya juga bersama Pemerintah Daerah Kab. Kediri.

Pada jam 12.00 Wib. dialog ini selesai dilanjutkan dengan istirahat dengan diiringi musik Kulintang yang dimainkan dari Panca Manunggal Rasa Sepawon. Dan sebelum istirahat diadakan penyerahan cangkul dan Caping (topi) oleh Mr. Jhon kepada perwakilan dari Tekad Hangudi Mulyo desa Sempu dan perwakilan Panca Manunggal Rasa sebagai tanda di mulainya Program Tahun Kedua pengurangan resiko bencana.
Setelah istirahat selesai pada jam 13.00 Wib dilanjutkan dengan memperlihatkan pembuatan pupuk organik yang terletak di belakang rumah Posko Tekad Hangudi Mulyo dengan Manab sebagai koordinator team pembuatan pupuk organik. Dalam demo pembuatan pupuk organik ini Mr Jhon banyak bertanya bahan-bahan yang dipakai dan penggunaan pupuk ini nanti untuk dipakai sendiri atau akan dijual.

Selanjutnya Suliasih sebagai koordinator pembuatan dodol nanas juga mendemonstrasikan pada team Cordaid, bersama-sama ibu-ibu yang lain menjelaskan tentang proses pembuatan dodol nanas. Dalam demo ini tidak langsung dipraktekan tapi hanya sekedar diberikan penjelasan tentang proses pembuatan, selain itu ibu-ibu sudah menyiapkan dodol nanas yang sudah jadi dalam kemasan dan khusus untuk oleh-oleh rombongan dari team Cordaid.

Dua demonstrasi dari Tekad Hangudi Mulyo telah selesai dan dilanjutkan untuk melihat sumber Banteng yang terletak di sebelah selatan Desa Sempu, sebelum kelokasi team dari Cordaid foto bersama dengan para warga sebagai kenang-kenangan. Setelah itu rombongan beranjak ke Sumber Banteng dan sekalian berpamitan pada warga Sempu, karena setelah itu rombongan cordaid menuju ke desa Sepawon.
Lokasi Sumber Banteng yang oleh warga Sempu dijadikan alternatif bagi yang tidak berlangganan dengan PDAM dan mereka mengambil air dengan jerigen atau tong dengan di angkut sepeda motor atau sepeda ontel, dan juga bagi warga ketika ada kerusakan di sumber celangap. Mr. jhon pada waktu di sumber banteng juga melihat sendiri orang-orang yang sedang mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga, Setelah selesai rombongan langsung ke desa Sepawon. (by Azhar Kurniawan / Fasilitator DRR SS-Kediri)

Saatnya Kediri membentuk BPBD

2009-03-02T12:04:00.012+07:00

Penanggulangan bencana yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kediri selama ini masih belum dilaksanakan secara maksimal dan masih mengalami tumpang tindih dan lembaga yang mengkoordinasikan bersifat ad hoc non struktural, yakni Satlak PB. Untuk itu, tanpa mengedepankan ego sektoral dalam penyelesaian bencana, guna menghindarkan kerancuan dan memperoleh efektivitas dalam penanggulangan bencana, perlu disusun suatu rencana terfokus dan terkendali dalam satu kebijakan.

Sesuai yang telah diamanatkan oleh UU No 24/2007, bahwa daerah-daerah yang wilayahnya memiliki potensi bencana, baik itu bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial harus membentuk satu gugus khusus yang disebut sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dengan adanya BPBD nanti, diharapkan masing-masing pelaksana teknis penanggulangan bencana dapat melakukan penanganan bencana secara terencana, lebih terkoordinir dan terpadu. Jika awal pelaksanaannya cenderung hanya pada pertolongan dalam tanggap darurat, akan disesuaikan dengan tahapan penanggulangan bencana yaitu kesiapsiaagaan dan mitigasi sebelum terjadi bencana, bahkan penguatan kapasitas masyarakat saat tidak terjadi bencana. Selain itu, BPDB juga dapat berperan aktif saat tanggap darurat dan melaksanakan rehabilitasi, serta rekonstruksi pasca bencana.

Seperti diketahui, pembentukan ini berdasarkan pada penetapan UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini merupakan tonggak baru dalam penanganan bencana dan sebagai landasan hukum organisasi yang menangani bencana baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam bentuk lembaga struktural.
Beberapa pengalaman sebelumnya telah memberi pelajaran kepada kita, bahwa sebesar apapun anggaran untuk korban bencana tidak bisa menyelesaikan permasalahan dan justru akan terus mengulang-ulang kejadian yang seharusnya bisa kita hindari jika kita mau merubah kebijakan, dari anggaran untuk bantuan korban bencana manjadi anggaran untuk pengurangan resiko bencana.

Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa bencana sering terjadi di Kediri. Oktober 2007 terjadi pengungsian ribuan masyarakat dari wlayah Kecamatan Ngancar, Kepung dan Puncu akibat dari status awas Gunung Kelud. Sungai Brantas yang membelah wilayah Kab dan Kota Kediri, juga sering disebut sebagai biang penyabab banjir saat hujan deras. Pada musim kemarau terjadi kekeringan d beberapa wilayah terutama barat sungai Brantas. Pada pergantian musim yang sering disebut musim panca roba menimbulkan bencana angin topan dan puting beliung di wilayah Kecamatan Kepung dan Kecamatan Kunjang, serta berita tanah longsor yang kerap kali kita dengar di wilayah Kecamatan Banyakan, Mojo dan Kecamatan Semen. Dan yang paling anyar adalah banjir lahar dingin di wilayah Kecamatan Pare dan Kepung yang merusak beberapa jembatan dan perumahan warga.

Dengan dibentuknya BPBD kabupaten Kediri, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinir, serta menyeluruh, sehingga masyarakat dapat pula mewaspadai terjadinya bencana melalui mitigasi.

Globalization policies may disintegrate world economy

2009-02-17T11:32:00.010+07:00

GENEVA: Forces "driving" the globalization process have distinct limits, with some of them now approaching these limits and others of which the limits are already in sight. Constructing policies around such an "unreachable goal" may ultimately lead to the disintegration of the global economy, according to US academic William Milburg.

The combination of technological, organizational and political limits to globalization may already constitute dominant forces in the regionalism that characterizes much international economic activity, from trade to international economic policy, as evidenced by the importance of European, North American and Asian regional agreements over the past five years, Milburg adds.

The extraordinary growth of TNCs and their ubiquity and economic power, with a relatively small number of them having achieved considerable command over global resources while pursuing their narrow commercial objectives, bring them into conflict with national governments and their wide-ranging economic, social and political objectives. This raises important questions about the existing responsibilities of nation states and TNCs, says Mica Panic. The Cambridge academic (and author of several studies and books on interdependence) wonders whether national authorities may not be justified in demanding more from TNCs, in terms of wider economic and social responsibilities, than they do from small national enterprises.

The views of Milburg, Panic and other experts from academia and international organizations are contained in the book, Transnational Corporations and the Global Economy, published by Macmillan Press, London of the papers at a UN University/WIDER (World Institute for Development Economics Research) conference on TNCs, edited by Richard Kozul-Wright and Robert Rowthorn.

Another chapter author in the volume, Michael Mortimore of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), analyzes the Mexican experience of liberalized external trade, massive TNC investments and TNC-centric industrialization, as compared to the TNC-associated one in Japan and Korea.

In the Mexican model, the TNC investments have created modern plants, with productivity levels matching those in advanced economies, and led to a mushrooming of manufactured exports, especially of automobiles and electronic equipment destined for the US.

But the outcome has also been that many local suppliers have been driven out of business as the economy has been liberalized and there has been little genuine transfer of technology, which remains firmly in the hands of externally-based TNCs. This, Mortimore says in the paper originallypresented at the 1995 UN University/WIDER conference on TNCs, bodes ill for the future. This assessment is at variance with the view presented in the World Investment Report (WIR) of 1995.

Uneven development

Challenging the contemporary strong globalization thesis for trade liberalization and a diminishing role of the state, based on a view of "global integration" in the half-century before 1913 when such policies ostensibly prevailed and created a "golden age of economic growth and rapid convergence", Paul Bairoch and Kozul-Wright find little evidence for the claims about the past era.

Except for a brief decade or so in the 19th century, for three decades before 1913, trade policy in the developed world was one of "islands of liberalism surrounded by a sea of protectionism", while that in the developing world, as a result of direct colonial rule, was "an ocean of liberalism with islands of protection." And there was "uneven" industrialization in the advanced economies, while in the developing world, the deindustrialization process (which began under colonial rule) continued and accelerated.

"The internationalization of finance capital, which dominated the earlier globalization process as much as in the contemporary era, appears to be strongly related to a process of uneven development, often reinforcing existing differences in the world economy rather than bringing about convergence," Bairoch and Kozul-Wright conclude.

William Milburg, in a chapter titled "Globalization and its limits", has noted that though it has acquired a wide array of usages, the term, "globalization" is being used institutionally to describe the spread of capitalism worldwide, and as a synonym for liberalization (domestic and foreign) and greater openness of economies. But none of the various notions of globalization describes any dramatic shifts in the world economy, but simply the continuation of longer-term trends.

A strictly global economy, Milburg points out, is one dominated by TNCs and financial institutions operating independently of national boundaries or domestic economic considerations - a world where goods, factors of production and financial assets would be almost perfect substitutes everywhere in the world, and where a national economy will no longer be identifiable and nation states can no longer be considered distinct economic identities with autonomous decision-making power.

Increasing interdependence

But there can be little doubt that the world economy is very far from such a supra-national paradigm, and the current situation is one of increasing interdependence between countries where cross-border linkages have reached an extent where economic developments in one country are influenced significantly by policies and developments outside its boundaries.

While the growth of international trade since the Second World War has been an important element of increasing interdependence, the cross-border exchange of goods does not qualitatively change the nature of interdependence.

Rather, globalization is a phenomenon of greater capital mobility, associated with increased international flows of investment and finance, with foreign direct investment (FDI) and international portfolio flows as the two prongs of capital mobility.

While FDI has grown, the recent growth is consistent with longer-run trends, and does not mean production is fully globalized, since the activities of national and international firms have also grown. And despite the growth of TNCs over the past 20 years, FDI still accounted for only 4.3% of gross fixed capital formation globally in 1993; the total stock of FDI as a share of world output reached a post-war peak of 8.5% in 1991, which was still below the 1913 level. In 1992, sales of TNC foreign affiliates, at $4.8 trillion, were slightly more than total world exports of goods and non-factor services, but still less than one-fifth of world GDP at factor cost; TNC employment accounted for only 3% of the world labour force in 1992.

And much of the expansion of FDI in the 1980s was inservice industries which tend to be organized along more traditional lines than manufacturing. Most FDI since the 1980s has been among developed countries. And while inward FDI to the developing countries shot up during the early 1990s, this was almost entirely due to the opening-up of China to FDI, and the remainder of the flows being concentrated in about 10 other countries.

As for financial flows, the massive increase in aggregate portfolio transactions, both in absolute terms and relative to net capital flows, suggests that "a very large proportion of international portfolio transactions are short-term, involving round-tripping of capital and very rapid reversal of asset positions."

And while net capital flows to developing countries picked up rapidly in the early 1990s, they have been concentrated in a small number of countries. Much of such flows were also in the form of liquid portfolio investment, with the share of FDI in net capital flows falling from 80% in 1975-82 to almost 50% in 1991-94. This was primarily due to a sharp increase in portfolio flows to Latin America.

While in general, the growth of international financial transactions may be expected to exceed that of trade and investment, since simple hedging of each position would need multiple transactions, the pace of growth over the last two or three decades has been far in excess not only of that of real variables, but also of what might be expected from prudential management of risks. Between 1982 and 1988, the annual increments in the stock of world financial assets averaged about $3,800 billion, while the average annual level of fixed capital formation was around $2,300 billion.

Reviewing trends in the world economy, Milburg points out that while globalization of production and finance is not significantly more pronounced than in the immediate pre-World War I period, it has increased in degree rapidly, if unsteadily and unevenly, over the last twenty years. While firms play a central role in this process, and movement of firms and capital across borders in pursuit of profits is inherent, this does not explain the market-specific and geographically uneven globalization process. Rather, many factors, including primarily government policies, but also technological and organizational knowledge, and global macroeconomic trends, have served to promote, constrain or channel the globalization process by influencing the behaviour of firms and markets.

Technology, particularly computers and the ability to transmit information, has enabled firms to move beyond economies of scale and exploit economies of scope. Financial institutions have also been globalized, reinforcing the tendency for financial transactions "to become self-motivating, independently of the services required by the process of trade and foreign investment."

In terms of macroeconomics, the floating exchange rate system, together with the way monetary policy is conducted in major economies, has added to the growth of global financial activity, not only by generating opportunities for speculation and arbitrage profits, but also by increasing the need to diversify and hedge against risks arising from greater volatility of exchange and interest rates.

Liberalization wave

In developed countries, liberalization of FDI regimes has progressed much faster than trade. With FDI becoming increasingly difficult to distinguish from portfolio equity investment, liberalization of cross-border equity flows has been tantamount to liberalization of FDI.

And while the liberalization wave swept the developing world in the 1980s, and developing countries have been liberalizing their trade and their investment policies towards attracting new, inward, "green-field" FDI, financial liberalization has been much more rapid. Privatization has also served to deepen the integration of countries into the global system of production and finance by encouraging capital inflows and bringing about foreign ownership of state-owned enterprises.

But the presence of such powerful globalizing forces does not mean that the state of a "fully globalized economy" will be reached soon. In fact, each of the forces driving the globalization process has distinct limits.

Technological capabilities, even in an era of growing TNC importance, continue to be nation-specific, and national systems of innovation continue to vary widely.

The level of government support for innovation activities also varies across countries. In 1990, more than one-half of R & D in France, Italy, the UK and the US was government-funded. In Germany, the government supported about 35% of R & D and in Japan, public spending accounted for just over 20%. While firms may be stateless in terms of loyalty to a sovereign political body, most international firms continue to reflect the ethos of their home-country management and shareholders, and corporate control continues to carry a strong national profile.

And while globalization may be rapidly approaching organizational and technological limits, limits to complete liberalization of policy are already visible. And, as globalization occurs, there is an increase in demand for, and social benefit from, "international public goods" - infrastructure projects and training. Addressing this problem on a global level would require an unrealistic degree of central control.

"Unreachable goal"

And since an identity of interests between microeconomic actors and macroeconomic outcomes at global, rather than national, level is unlikely, the globalization process has repercussions for the interests of various social groups which exert, directly or indirectly, considerable political pressures on policy-making. These pressures may arise from the results of globalization - such as increased spread between wages of skilled and unskilled workers as a result of increased trade openness - or from heightened conflict between rival groups in different nations (such as automobile firms or commercial aircraft producers needing public support). And if global institutions do not offer the necessary degree of loyalty or accountability making for consensus-building, the institutional structures required to solve these conflicts would themselves reproduce discontinuities.

Recognizing the limits to globalization inherent in its political economy is not simply an academic debating point, "but an indication of [the] dangers of constructing politics around an unreachable goal."

Globalization is not a new feature of the world economy. Globalization in the period before 1913 produced a very uneven pattern of global economic development, exposing the limits of global economic integration. This subordination of policies to an unattainable ideal not only prevented many countries from finding adequate policy responses to the costs as well as opportunities of globalization, but ultimately led to the disintegration of the world economy.

In analyzing the roles of TNCs and nation states, Mica Panic focuses on the conflicts likely to arise between TNCs pursuing their narrow commercial objectives and national governments trying to discharge their wide-ranging economic, social and political responsibilities placed on them by their electorates.

In pursuit of narrow corporate objectives, TNCs have achieved such command over global resources, and such an impact on the international economy, as to raise serious doubts over the nation state as a form of political organization.

But unlike states, TNCs have no sovereign power, and their decisions can be blocked and overturned by the states in which they operate. TNCs cannot prevent an independent state from exercising sovereignty; they can only frustrate the exercise by making it costly in welfare terms. They have, however, to be taken into account in terms of national and international production, employment, distribution of income, trade, finance and policies, even questions of war and peace.

By operating at any one time in a number of different economic and political environments and by exploiting these differences, TNCs are even more powerful and unpredictable than oligopolies confined to a single country. Mainstream analysis and economics, however, do not attempt to incorporate TNCs into general analysis.

And while, outside mainstream analysis, there is a vast body of literature on TNCs, it is "predominantly descriptive in character... with little effort to analyze the extent to which the nature of international trade, factor flows and economic policy have been influenced by these enterprises in ways that purely national firms would never be able to do."

Literature on international economic integration has developed around concepts of openness, integration and interdependence - which, although each refers to a distinct aspect of linking different economies, are often used interchangeably, usage that is justified only if there is everywhere the same chain of events.

Where factors of production are mobile within countries, but immobile outside, the only way of integrating two or more economies is through trade. But once assumptions of international factor mobility are dropped, the sequence of events towards integration changes radically.

In such a situation, in terms of overcoming barriers to international trade, while various barriers – administrative (tariffs, subsidies and so on), geography, cultural and religious differences, inequalities of income and wealth, and corporate barriers - are insurmountable for national firms without the help of governments, TNCs face no such disadvantages. TNCs can get around administrative or geographic barriers to access and supply markets. Exchange controls become ineffective in preventing them from spreading globally. But they will avoid significant disparities in productivity, income and wealth, and hence markets in countries with low incomes are too small to attract TNCs.

Not textbook markets

Whatever else it may resemble, the environment in which TNCs operate has little in common with models of highly competitive markets (commonly assumed in economic textbooks). Given the rapid growth in number and extent of operation of TNCs, most of them coming from the developed economies, it is no wonder that they play such an important role in many countries, including in some of the world's largest and most industrialized economies.

The rise of TNCs has thus had a profound effect on the international division of labour and the distribution of gains and losses resulting from it. As past experience has shown, unequal gains from global specialization are likely to lead to the breakdown of the internationally integrated system.

"Yet this important condition is normally brushed aside in economic literature by assuming either perfect competition in commodity markets or perfect mobility of labour and capital once administrative barriers to trade are removed."

Globally, the strategies of TNCs are likely to evolve around broad objectives of protection of existing markets and entry into new markets. To achieve these goals, TNCs have little alternative but to engage in restrictive business practices both internally and in relation to their competitors. They will not, for example, export to a market where prices are high, if that market has an affiliate operating in it. Such corporate strategies (even within the EC) are the main reason why important price differences remain within different countries of the EC. For the same reason, freedom of international capital flows has not led to the
narrowing of differences in rates of return on capital investment in major industrial countries or in real long-term interest rates.

International allocation of resources and the welfare of countries are influenced by the decisions of parent TNCs, with their preference to concentrate R & D activities mainly in their home countries.

If the trading strategies of TNCs, following the abolition of administrative barriers to trade, can perpetuatemisallocation of resources, their investment decisions can create serious adjustment problems in some countries. Trade liberalization will enable TNCs to rationalize their production operations by reducing, eliminating or increasing production in various countries. This could lead to a fall in output, employment and incomes in the former and an improvement in the latter, whose external positions could worsen.

These could happen even in the absence of TNCs, and inefficient national firms could go out of production because of competition unless they get time to adjust. But this last is why countries liberalize their trade gradually. But changes involving rationalization of production come rapidly where TNCs are involved. And once the investment and reallocation decisions of TNCs set in, they are difficult to reverse in conditions of economic openness.

Different responsibilities

Hence, in a world of TNCs and independent sovereign states, both the concept and the predictions of the familiar free- trade model need to be revised. The conflict between corporate and national interests is bound to have far-reaching implications for economic policy in general, well beyond the relatively simple issue of trade policy.

Referring to possible conflicts between TNCs and sovereign state, Panic points out that the differences in their respective preoccupations arise from their different responsibilities. The "international" character of a TNC sooner or later produces a situation where it is not clear what the national identity of the TNC is, and hence its concern for the "national interest" of the country where it operates is thrown in doubt. The board of a TNC is expected to maximize corporate profits, not the welfare of any state where it operates.

The existence of TNCs adds considerably to the uncertainty which is invariably present in macroeconomic management. While national firms can be expected to respond to different fiscal policies, the same is not true of TNCs. The latter's response would depend on which market they are supplying from the place where they are located. Unlike national firms, there is no guarantee that a TNC will undertake an investment in a country on the basis of the incentives of fiscal policy. It may even use the higher profits generated in one country to overtly, via FDI, or covertly, via transfer pricing, finance investment in another country.

There are similar uncertainties surrounding TNC reactions to a deflationary policy or an industrial policy undertaken by the government of a country.

TNCs could decide, on the basis of evidence available to them, that long-term prospects are more favourable in some other country than the one pursuing an industrial policy. National firms can be prevented from investing abroad, but TNCs can get around this through manipulation of their internal transfer price, thus increasing the burden of taxation on the national firms.

Again, while countries may want to expand their economies in a particular sector, TNCs might want to pull out of those activities in the country concerned, thus frustrating national efforts to diversify. Even the pace of technological change and international competitiveness have created problems between TNCs and governments.

TNCs, Panic further points out, are also in a position to frustrate the effectiveness of monetary policy significantly, since their source of funds is not confined to a single country. By their borrowing policies, they can nullify a central bank's effort to increase or reduce the money supply inside a country.

Similarly, TNCs can also frustrate income policies, used after the war in many industrialized countries. They can also similarly frustrate social policies.

There is nothing malicious in any of these actions of TNCs. Each is perfectly rational from a corporate point of view. But conflicts between a national policy and that of a TNC can arise out of differences in background and tradition between those running TNCs and those running national governments.

In developing countries, the presence of TNCs could give rise to a number of problems associated with the emergence of "dual economies" which are particularly difficult to solve. While conflicts can arise with national firms too, there can be little doubt that given their dominant position in many national economies, TNCs are able to exert considerable influence on government policies and significantly change economic and social policies.

Conflict

Thus, conflicts are likely to arise between TNCs pursuing narrow commercial objectives and national governments trying to discharge wider economic, social and political responsibilities placed on them by their electorates, says Panic. The impact of TNCs on national economic policies may be such as to seriously undermine the authority of the "nation" state - the only institution capable of providing economic and political stability, and without which TNCs would find it difficult to function effectively, and consequently justify their character.

This does not mean that TNCs have made governments irrelevant, even less that they have affected all states equally. Governments of large countries still retain considerable freedom to pursue policies in the national interest - their economies are much more self-sufficient than small economies and the size of their markets, combined with institutional uniformity and greater independence and predictability of policies, ensures that TNCs cannot afford to be excluded from them.

"Nevertheless," concludes Panic, "the ubiquity and economic power of TNCs raise important questions concerning the existing responsibilities of nation states and transnational corporations."

"Are electorates still justified in expecting national governments to effectively discharge the responsibilities which a larger form of political organization seems to require?"

"Equally important, are national authorities right to demand no more from TNCs in terms of wider economic and social responsibilities, than they do from small national enterprises?" This last question of Panic's appears to go to the heart of the debates on international investment and other multilateral rules, where there is a demand from the powerful home countries of TNCs that they should be able to get "national treatment", that is rights no less than those accorded to national or domestic firms and obligations no more than those required of national firms. (Third World Economics No. 191, 16-31 August 1998)

by : Chakravarthi Raghavan, the Chief Editor of the South-North Development Monitor (SUNS)from which the above article first appeared.

Sejarah Tanah Sepawon (bagian-2)

2009-02-11T09:27:00.008+07:00

MASA PENDUDUKAN JEPANG

Akibat penyerbuan tentara Jepang 1942 Belanda kalah, tanah perkebunan yang dikuasai Belanda banyak yang terlantar. Sehingga tanah perkebunan tersebut kembali menjadi semak belukar. Kemudian, tanah-tanah tersebut dikelola oleh Jepang.
Dalam pengelolaannya Jepang memanfaatkan tenaga masyarakat yang tinggal di daerah itu untuk Romusha. Pada saat itu Jepang berusaha sekeras-kerasnya untuk meningkatkan produksi pangan guna memperkuat tentaranya. Jepang sendiri waktu itu sedang menghadapi peperangan melawan Sekutu.

Karena pada masa itu banyak warga laki-laki yang dipekerjakan sebagai Romusha. Sehingga, banyak tanah-tanah warga yang terlantar dan tak tergarap. Akhirnya, tanah tersebut menjadi semak belukar lagi. Ditambah lagi kontrol yang ketat dari Jepang yang mengakibatkan petani tidak bisa lagi mengelola tanah yang dimilikinya.

Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 setelah penjajahan Jepang berakhir juga merupakan kemerdekaan bagi warga Ngrangkah-Sepawon untuk kembali lagi bertani. Sebanyak 500 KK mulai kembali mengelola lahann garapannya.

Pada tahun 1946 atas perintah Bupati Kediri Jumari dengan melalui pamong praja setempat (diantaranya Marto dan Kasmi) warga mulai melakukan pembabatan kembali tanah pertanian warga yang tak terawatt. Tindakan menduduki dan memanfaatkan lahan terlantar tersebut tidak dinyatakan sebagai perbuatan penyerobotan yang melanggar hukum. Karena memang sebelumnya yang dikelola adalah tanah yang pada masa penjajahan Belanda sudah menjadi milik warga yang tinggal di daerah itu.

Bahkan pada saat Agresi Militer tahun 1947-1948, dimana pada waktu itu pihak Belanda mencoba mengurus sisa-sisa tanah yang pernah didudukinya dan dikelola menjadi perkebunan kembali. Hal itu sama sekali tidak mempengaruhi aktivitas warga dalam mengelola lahan garapanya. Belanda pun tidak mempersoal tentang keberadaan warga yang mengerjakan lahan warga. Asumsi yang berkembang karena kesepakatan batas tanah antara warga dan Belanda sudah tuntas.
Kemudian pada tahun 1950 Rombongan dari Kawedanan Pare datang mengunjungi warga dan menyarankan agar tanah-tanah yang telah ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya secara turun temurun. Dari sini keyakinan warga terhadap hak kepemilikan tanahnya semakin kuat. (bersambung....)

MENGGUNAKAN VIDEO KAMPUNG

2009-02-02T20:05:00.003+07:00

Distribusi video adalah tahap yang paling krusial dan selalu ramai dibicarakan oleh para pembuat video umum. Buat apa capek-capek membuat video, kalau pada akhirnya tidak ada yang menonton. Hal ini sebetulnya tidak boleh terjadi, karena sejak awal proses membuat video, sudah ditanyakan siapa audiens target dari video ini. Namun seringkali pertanyaan sederhana tersebut tidak mampu dijawab dengan detil oleh pembuat video.

Kebalikan dengan proses video kampung, audiens yang akan menjadi target sudah ditentukan dengan jelas yakni masyarakat di kampung mereka itu sendiri. Andaikata pembuat video kampung tidak dapat menyebut dengan spesifik, bukan masalah berarti. Hal ini dikarenakan para pembuat video kampung bersama fasilitator sudah berproses bersama dengan masyarakat kampung itu pula melakukan riset bersama dan kemudian memilih tema video yang akan diangkat.

Banyak orang menilai (terutama orang luar) bahwa pemutaran video kampung di kampung sendiri, tidak banyak gunanya, karena masyarakat sendiri sudah sangat mengenal kampungnya dengan baik. Pendapat ini secara logis memang masuk akal, tetapi pada kenyataannya bisa berbeda. Pengalaman di beberapa desa selama ini menunjukkan bahwa masyarakat justru berbondong-bondong ingin melihat video kampung mereka.

Sebagai sebuah produksi, tidak usahlah kita kuatir bahwa karya orang kampung tidak akan ditonton. Bahkan sangat besar kemungkinan melebihi sasaran audiens target. Namun fungsi video kampung seperti di jelaskan di muka, tidak hanya sebatas itu. Salah satu tujuan video kampung adalah sebagai media untuk mendorong terjadinya proses pendidikan yang membebaskan. Supaya terjadi proses tersebut maka video kampung harus mampu menumbuhkan kepekaan (sensitif) terhadap persoalan-persoalan dasar yang sedang terjadi dikampungnya dan selama ini justru diabaikan.

Sebagai instrumen yang membantu proses pemahaman masalah atau materi yang sedang dibahas, maka video kampung harus mampu untuk mempermudah, mengkomunikasikan, mengungkapkan hal-hal yang rumit menjadi sederhana. Jadi sebagai alat, media video bisa digunakan untuk beberapa tujuan, tetapi tidak untuk semua tujuan.

Untuk itu maka media tersebut tidak dapat dilepas/ disebar secara bebas. Harus ada seorang fasilitator yang dapat memandu proses pendidikan hingga mencapai tujuan. Dan yang perlu diingat adalah, tidak mungkin proses fasilitasi tersebut berlangsung sekali saja pada saat pemutaran video. Kekuatan lain dari proses menggunakan media ini adalah adanya hubungan yang simetris antara pemberi pesan dan penerima pesan. Hubungan yang simetris menjadikan media bukan menjadi alat peraga (ilustrasi) saja, supaya diskusi tidak membosankan. Melainkan lebih luas lagi yakni sebagai alat memindahkan kekuasaan dari pemberi informasi ke penerima informasi menjadi saling berbagi informasi. Dengan demikian video ini harus mampu menjadi sandi (code) diorama kehidupan tentang suatu kejadian, gejala atau permasalahan tertentu. Kemudian mengajak partisipan (penerima pesan) berpikir tentang sesuatu, mendiskusikannya bersama, berdialog untuk menemukan pemaknaan (kodifikasi/ encoding) atas diorama kehidupan. Kemudian menemukan bersama pemahaman, pengetahuan dan kesadaran baru dari suatu diorama kehidupan (dekodifikasi/ decoding).

Jika mereka kemudian melangkah lebih maju dengan menyusun gagasan dan rencana, apalagi sampai benar-benar melakukan tindakan nyata, untuk merubah dan memperbaiki keadaan, gejala, atau permasalahan, maka mulailah terjadi suatu “perubahan kearah perbaikan” (transformasi). Setelah melakukan tindakan itu, mereka kembali lagi memikirkan dan mendiskusikannya, mulai lagi suatu proses kodifikasi baru, berlanjut terus ketahap dekodifikasi dan kemudian transformasi berikutnya.

Jadi sekali lagi video komunitas ini harus dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan segenap indera penerima pesan sehingga dapat mendorong terjadinya proses tindakan/ transformasi. Kalau suatu masyarakat menghayati dan mengamalkan daur proses ini kedalam kehidupan sehari-hari mereka, maka sesungguhnya suatu “masyarakat yang terus menerus memperbaiki dan memperbaharui diri mereka sendiri secara kritis” (transformative society) telah berlangsung.

Ada kalanya masyarakat membuat video yang dipakai untuk tujuan untuk kampanye terhadap sesuatu permasalahan di komunitasnya. Faktor distribusi kepada audiens target supaya menonton video ini secara prinsip adalah sama. Hanya diperlukan sedikit strategi dan cara yang berbeda dalam mengkomunikasikannya. Penggunaan media untuk kampanye sedapat mungkin harus menggunakan penyampai pesan yang dapat menjalankan fungsi sebagai fasilitator proses. Dengan tetap dipandu, diharapkan distorsi informasi dapat dicegah atau dikurangi, sekaligus sebagai upaya menerobos kerumunan berbagai informasi di penerima pesan/ audiens.

Dari uraian singkat di atas, beberapa prinsip dalam mempergunakan video komunitas adalah:
1.Video komunitas adalah alat untuk mendorong proses pendidikan yang membebaskan
2.Keberadaan fasilitator adalah mutlak untuk memproses penggunaan video
3.Ingat selalu siapa target audiens dan apa tujuan membuat film
4.Tetaplah kreatif menghadapi situasi yang ada, supaya proses selalu menarik dinikmati

LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN VIDEO

Pada Tahap Persiapan
1.Tentukan waktu, lokasi yang tepat secara bersama untuk memutar produksi video. Persiapkan alat dengan baik.
2.Meski di komunitas sendiri, jangan lupa memberitahu pimpinan setempat.
3.Siapkan dua orang fasilitator yang sudah terlatih dan menguasai materi. Setidaknya satu orang dari komunitas.
4.Persiapkan alat dengan baik, agar supaya pada saat pemutaran alat bekerja dengan baik.
5.Cek tempat beserta sarananya seperti listrik, air dan kondisi pencahayaan.
6.Siapkan beberapa informasi singkat yang mendukung pelaksanaan ini, seperti sinopsis, jadual acara dll.

Pada Tahap Pelaksanaan
1.Fasilitator membuka dengan singkat tentang maksud dan tujuan dari pemutaran video ini,
2.Fasilitator mempersilakan pembuat film menceritakan proses membuat film, terutama keasikan dan kendalanya dan sinopsis singkat saja.
3.Sebelum memutar video, fasilitator menjelaskan secara singkat bahwa dia meminta komentar dari audiens tentang apa saja, baik atau buruk.
4.Film diputar
5.Fasilitator mulai memandu jalannya diskusi, dengan melempar pertanyaan yang mudah dijawab. (cara melempar pertanyaan dan bagaimana memprosesnya dapat dilihat pada buku pendidikan populer, Insist, 2002)
6.Fasilitator harus mampu untuk menyimpulkan dan merencanakan tindakan selanjutnya setelah pertemuan ini

Pada Tahap Evaluasi
1.Fasilitator dan tim produksi video komunitas membahas tentang hasil pemutaran video
2.Fasilitator dan tim produksi menetapkan rencana tindak lanjut berikutnya.

SEJARAH GLOBALISASI DAN KORPORASI

2009-02-02T19:49:00.002+07:00

South Sea Company adalah sebuah korporasi yang didirikan pada 1710 di Inggris, dengan kegiatan aneka perdagangan, termasuk perdagangan budak. Daerah tujuan perdagangannya adalah Amerika Selatan yang merupakan koloni Spanyol. Direktur South Sea Company mengumbar janji kepada para investor, bahwa mereka akan meraup “fabulous profits” berikut segunung emas dan perak. Tertarik oleh reklame ini saham South Sea Company pun lekas laris keras, bahkan harganya naik enam kali lipat dalam setahun. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Harga saham korporasi ini merosot terus dan akhirnya ambruk karena tiba-tiba para pembeli saham menyadari bahwa saham korporasi itu tidak bernilai. Para direktur South Sea Company ternyata punya sedikit sekali pengetahuan tentang Amerika Selatan, dan tak punya koneksi di benua itu. Bukan hanya itu, Raja Spanyol menolak memberi izin korporasi itu untuk berdagang di koloninya.
South Sea Company runtuh pada 1720. Orang-orang terkejut dan panik. Mereka menyerbu kantor korporasi itu dan menembak mati salah seorang direkturnya, John Blunt. Kerumunan orang meneruskan perjalanan ke Westminster, dan raja harus cepat-cepat kembali ke London. Para direktur South Sea Company dipanggil di depan Parlemen, didenda dan dihukum. Pada tahun 1720, Parlemen mengesahkan Bubble Act, yang memutuskan adalah sebuah tindakan kriminal mendirikan sebuah perusahaan yang “presuming to be a corporate body” (Carswell, 1960). Inilah sebuah keputusan bersejarah di Inggris dan di dunia. Mendirikan korporasi dinyatakan sebagai tindakan kriminal!
Tapi 150 tahun kemudian di Amerika Serikat, gudangnya korporasi, terjadi skandal yang identik. Sebuah korporasi besar, Enron, runtuh akibat penipuan dan korupsi. Pemegang saham beserta buruh dan pegawainya juga terhempas tak berdaya, sementara para CEO dan kawan-kawannya kabur dengan mengantongi miliaran dollar. Pemerintah Federal Amerika Serikat mengecam praktik kotor dari Enron itu dan mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act pada 2002 untuk mengatur dan mengendalikan gerak korporasi. Hingga tahun 2004, perkara Enron ini masih belum selesai dan orang-orang menengarai bahwa Pemerintah Federal tidak serius menangani kasus yang memalukan negara Paman Sam ini.
Korporasi memang berbeda dari perusahaan biasa yang didirikan oleh sekelompok orang, entah karena hubungan kekerabatan atau karena perkawanan. Dalam korporasi, digabungkan modal dari banyak orang yang tidak kenal satu sama lain, lewat penjualan saham. Di situ dengan jelas dipisahkan antara kepemilikan (ownership) dan pengelolaan (management). Korporasi memang mempunyai keunggulan dibandingkan bentuk perusahaan lain, karena ia mampu menggalang dana yang tak terbatas dari masyarakat. Tidak heran jika “korporasi” menarik banyak pengusaha yang ingin mengadakan ekspansi dalam usahanya.
Dalam sejarahnya, korporasi bukanlah hal yang baru. Ia telah dikenal sejak abad ke-16. Pada 1564, misalnya, didirikan The Company of the Mines Royal, yang dibiayai dengan 24 helai saham yang dijual £1.200 per lembarnya. Pada 1688, di Inggris terdapat 15 korporasi dan jumlah ini terus meningkat pada abad ke-17. Pada tahun 1825, Bubble Act dicabut dan bersama dengan itu bermunculan korporasi dalam jumlah besar. Di Amerika Serikat, setelah memisahkan diri dari Inggris, antara 1781 dan 1790 jumlah korporasi meningkat 10 kali lipat, dari 33 menjadi 328.
Kendati terjadi perkembangan yang sangat pesat, ruang gerak korporasi masih terbatas. Pada umumnya, sampai abad ke-19, korporasi bergerak di bidang pembangunan rel kereta api, sebuah bidang usaha yang amat menjanjikan pada masa itu. Ini terjadi baik di Inggris maupun di Amerika Serikat. Hal ini dapat dimaklumi karena pembangunan rel kereta api membutuhkan modal amat besar yang tidak mungkin dibiayai oleh sekelompok orang saja. Pada akhir abad ke-19, korporasi mengalami mutasi yang luar biasa yang membuatnya semakin perkasa.
Pemicunya adalah persaingan antarnegara bagian di Amerika Serikat. New Jersey dan Delware mengambil langkah dramatis dengan menghilangkan berbagai restriksi pada korporasi. Misalnya, dengan dihapuskannya peraturan yang memerintahkan bisnis harus mempunyai tujuan yang didefiniskan secara sempit, hanya boleh hidup untuk jangka waktu tertentu, dan beroperasi di wilayah tertentu. Hapusnya peraturan ini membuat korporasi seakan mendapat tambahan sayap besar dengan jarak jelajah wilayah yang besar dan waktu yang tidak terbatas. Bukan hanya itu, peraturan yang mengatur merger dan akuisisi juga diperlonggar, sehingga memungkinkan terjadinya monopoli (Bakan, 2004: 13-14).
Gonjang-ganjing “Depresi Besar” (great depression) pada tahun 1930-an mendorong Presiden Franklin D. Roosevelt mengambil tindakan merantai gerak korporasi. Sebelumnya memang telah muncul ketakutan besar di antara rakyat yang menyaksikan sepak-terjang korporasi. Kebijakan New Deal memenuhi aspirasi rakyat Amerika tapi dihujat oleh para pebisnis. Meski demikian kebijakan ini berhasil bertahan selama hampir 50 tahun, sampai sekitar tahun 1980-an ketika Ronald Reagan menempuh kebijakan neoliberal, membiarkan korporasi bebas berkiprah lagi.

***

Perhatian kepada perkembangan korporasi di Inggris dan di Amerika Serikat memang tak terelakkan jika orang ingin mengetahui latar belakang historis pertumbuhan korporasi global karena di dua wilayah bumi inilah korporasi bermula dan kemudian menyebar. Perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika, jauh sebelum mendapat saingan serius dari perusahaan Jerman dan Jepang, berkembang menjadi besar dan kemudian ke luar dari batas wilayahnya untuk menjelma menjadi multinational corporations atau MNC.
Gejala munculnya korporasi yang multinasional ini sebenarnya sudah ada sejak Abad Pertengahan, seperti Bank Medici di Florence pada abad ke-15. Pada abad ke-16 hingga abad ke-18 dikenal adanya perusahaan dagang seperti “East India Company” baik yang berkebangsaan Inggris maupun Belanda, tak ketinggalan “Hudson’s Bay Company.” Mereka beroperasi dalam lingkungan wilayah empire dan menjalankan perdagangan ke seluruh dunia. Bahkan mereka juga giat dalam menjalankan produksi. Namun, kesemuanya itu belum diperhitungkan sebagai MNC dalam arti yang kita punyai sekarang, bukan hanya karena faktor kecepatan, tetapi juga kegiatan perdagangan mereka pada umumnya terbatas pada produk-produk mewah dan merupakan bagian kecil dari kegiatan ekonomi dunia (Held et al., 1999: 239). Sebagaimana dihitung oleh Kuznets (1967), ekspor dunia pada awal abad ke-19 itu hanya menduduki 1-2 persen dari GDP dunia. Kecuali itu dapat dianggap sebagai prototipe dari MNC (MNC di sini dipahami sebagai korporasi yang tidak hanya terlibat dalam perdagangan di seluruh dunia, tetapi juga investasi di tingkat global. Bahkan tidak hanya memiliki kekayaan (asset) di mancanegara, tetapi juga ikut masuk dalam kegiatan yang bersifat value-added di mancanegara. )
Para sejarawan sepakat bahwa MNC dalam arti di atas muncul pada akhir abad ke-19, terutama di bidang pertambangan dan pertanian. Pada masa yang dikenal dengan sebutan “Gold Standard” (1870-an sampai Perang Dunia I), muncul korporasi-korporasi yang mengumpulkan modal di dalam negeri dan menanamkannya di mancanegara. Pada tahun 1914, Inggris sebagai negara yang paling maju pada waktu itu menyumbang 45 persen dari total penanaman modal asing dunia, disusul oleh Amerika Serikat (14 persen), Jerman (14 persen), Prancis (11 persen), Belanda (5 persen) (Cohn, 2002: 325). Umat manusia kemudian terjerumus dalam dua kali perang dunia, dan sekali “depresi besar,” yang menyebabkan kegiatan bisnis internasional amat terganggu.
Tahun 1945 sering dilihat sebagai tahun pembatas, seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II. Setelah tahun ini muncul sebuah percepatan luar biasa dalam kegiatan ekonomi internasional, bertepatan dengan bangkitnya ekonomi di seluruh dunia dalam rangka ke luar dari reruntuhan perang. Kalau pada akhir abad ke-19 Inggris menjadi pemimpin dan pelopor dalam hal MNC, maka pada masa sesudah Perang Dunia II peran itu diambil alih oleh Amerika Serikat. Menurut catatan, pada tahun 1967 perusahaan-perusahaan Amerika menguasai lebih dari separo (53,8 persen) dari total penanaman modal asing dunia (Cohn, 2002: 327). Sebagian besar perusahaan Amerika bergerak di bidang pertambangan dan pertanian, terutama industri minyak.

Keunggulan Amerika Serikat tidak bertahan lama. Jerman dan Jepang yang semula mendapat bantuan dari Amerika Serikat, pada tahun 1960-an mampu bangkit dan menjadi pesaing Amerika Serikat. Kalau pada tahun 1967 Amerika Serikat masih dapat membusungkan dada karena menyumbang lebih dari separo dari aliran saham untuk penanaman modal asing, maka pada tahun-tahun berikutnya angka itu terus menyusut. Pada tahun 1980, misalnya, angka untuk Amerika Serikat turun ke 42,9 persen sementara angka untuk Jepang naik dari 0,5 persen (1960) menjadi 3,7 (1980), demikian pula Jerman dari 0,8 persen (1960) menjadi 8,4 persen (1980) (Cohn, 2003: 327).
Namun perkembangan ini masih dianggap lambat kalau dibandingkan dengan perkembangan pada tahun 1980-an. Angka rata-rata pertumbuhan penanaman modal asing adalah 14 persen per tahun, yang tercepat sejak abad ke-19. Jumlah MNC non-Amerika makin banyak yang menghimpit MNC Amerika. Diukur dengan aliran saham untuk penanaman modal asing, pada akhir tahun 1980-an, MNC Amerika cuma memberi sumbangan sebesar 25,8 persen (Cohn, 2003: 327). Pada akhir tahun 1990-an angka itu lebih kecil lagi menjadi 24,1 persen (ibid.). Memasuki abad ke-21, MNC tidak lagi bermarkas di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang, seperti Mexico, Cile, Brazil, Cina, Korea Selatan, India, Filipina.

Sementara itu ada kenaikan dramatis jumlah MNC di dunia. Pada abad ke-17 ada sekitar 500 MNC (sekurangnya dalam bentuk prototipe), pada abad ke-19 naik menjadi 1.500, memasuki abad ke-20 sudah menjadi 2.500. Pada awal Perang Dunia I (1914) terdapat 3.000, selang 55 tahun kemudian melonjak dua kali lipat menjadi 7.258. Seperti diutarakan di atas, tahun 1980-an adalah tahun suburnya MNC. Pada tahun 1988 tercatat 18.500 MNC, belum sampai 10 tahun angka itu sudah melambung menjadi 59.902. Pada tahun 2000 ada 63.000 MNC. Begitu pula dalam hal jumlah negara yang menjadi asal (home) atau penerima (host) bertambah dari 62 negara pada 1900 menjadi 220 negara pada tahun 2000 (Medard Gabel dan Henry Bruner, 2003: hlm. 3).
Apakah ini berarti bahwa MNC Amerika telah hilang dari panggung dunia? Tidak sama sekali. Pada tahun 2000, dari 500 MNC terbesar 185 di antaranya masih bermarkas di Amerika Serikat, Jepang di tempat kedua dengan 108 MNC, sementara Inggris dan Jerman masing-masing menyumbang 34 MNC dan Prancis 32 MNC (Medard Gabel dan Henry Bruner, 2003: 4-5). Kalau diukur menurut nilai aset yang dikumpulkan, MNC asal Amerika juga masih menduduki papan atas. Laporan dari Business Week (4-11 Agustus, 2003) menyebutkan, delapan dari sepuluh MNC terbesar di dunia bermarkas di Amerika Serikat, yaitu Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE, Intel, Disney, McDonald’s, dan Marlboro. Dari seratus merek dunia, 62 di antaranya adalah dari Amerika Serikat.
***

Uraian di atas membeberkan perkembangan MNC menurut ukuran dan menurut wilayah asal usul. Bagaimana dengan perkembangan MNC menurut bidang usaha? Buku Global Inc., yang memetakan MNC di seluruh dunia membagi gerak MNC dalam tiga kelompok besar: (1) Korporasi di bidang industri, (2) Korporasi di bidang teknologi informasi, (3) Korporasi di bidang jasa. Kelompok-kelompok ini masih dapat dirinci lagi.

Korporasi di bidang industri:

Mobil
Minyak dan Petrokimia
Kimia dan Obat-obatan
Konstruksi dan Bahan Konstruksi
Hutan dan Produk Kertas
Perdagangan/konglomerat

Korporasi di bidang teknologi informasi:

Komputer dan elektronika
Piranti lunak dan internet
Telekomunikasi

Korporasi di bidang jasa:
Bank komersial
Pelayanan transportasi dan pos
Pelayanan di bidang hukum
Pelayanan di bidang makanan
Periklanan
Media dan hiburan
Konsultasi dan akuntansi
Retail

Nampak bahwa MNC telah menguasai seluruh bidang kehidupan manusia. Dari kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan kantor, semua dapat dipenuhi oleh MNC yang pada saat ini berjumlah sekitar 63 ribu. Kalau dirinci, maka makanan, pakaian, perumahan, obat-obatan, bahkan hiburan oleh MNC telah dimasukkan dalam cakupan operasi mereka. Begitu juga kebutuhan transportasi dan komunikasi saat ini tidak mungkin melepaskan diri dari MNC.
Namun, di samping dampak yang ditimbulkan oleh produk MNC, kehadiran MNC sendiri juga menimbulkan dampak, ekonomi, sosial, maupun politik. Sekurang-kurangnya ada tujuh wilayah yang terkena dampak MNC: (1) Gaji dan pekerjaan, (2) Pajak, (3) Teknologi, (4) Modal, (5) Kebudayaan, (6) Lingkungan dan (7) Standardisasi. Di bidang tenaga kerja, misalnya, MNC dan anak perusahaannya diduga mempekerjakan paling sedikit 90 juta orang, bahkan bisa mencapai 200 juta orang jika memperhitungkan mereka yang dipekerjakan secara tidak langsung (Medard Gabel dan Henry Bruner, 2003: hlm. 122). Meskipun diakui bahwa MNC memberi gaji yang tinggi, tempat kerja yang aman dan juga benefit yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lokal, tapi MNC juga kerap dituduh karena mempekerjakan orang dalam sweatshops, dengan gaji yang sedemikian kecil sehingga eksploitatif.
Ambillah contoh lain, yaitu dampak pada lingkungan. Banyak MNC yang terlibat dalam kegiatan industri yang dapat mencemari lingkungan seperti pertambangan, kehutanan, listrik, dan petrokimia. MNC dipandang sebagai sumber dari limbah beracun dunia (di Amerika Serikat dua pertiga dari limbah beracun berasal dari perusahaan kimia). Karena penebangan kayu gelondong dan penggalian tambang-tambang mereka menyebabkan penggundulan hutan, polusi sungai dan air tanah, mendangkalnya sungai dan penampungan air, dan tentu saja merusak keindahan alam.
Banyak sekali studi telah dilakukan bahwa di samping manfaat yang ditimbulkan oleh MNC, masih lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Ketegangan dengan negara-negara yang didatangi oleh MNC (host country) pun tidak terelakkan, bahkan juga dengan negara asal (home country). Pada banyak kesempatan malah terjadi konflik berkepanjangan. Dalam perkembangannya, MNC tidak hanya masuk dalam hubungan konfliktual dengan negara, tetapi juga dengan organisasi internasional atau International Governemtal Organizations seperti PBB serta International Non-governmental Organizations (dalam bahasa Indonesia lebih dikenal Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mencoba untuk meredam sepak terjang MNC itu.
Namun berbagai macam konflik ini tidak menyurutkan MNC untuk terus beroperasi untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Ada dua strategi yang dipakai oleh MNC. Pertama, MNC dapat menggunakan strategi yang dipakai oleh layaknya sebuah kekuatan politik, yaitu ancaman (threat). Jika sederetan syarat yang diminta oleh MNC tidak dipenuhi, maka MNC dapat mengancam akan ke luar dari negara atau wilayah tertentu. Hal ini dapat dilakukan karena MNC dapat memindahkan perusahaannya di tempat mana pun di dunia (foot-loose industries).
Strategi kedua adalah dengan cara korupsi. MNC mengirimkan uang suap kepada pejabat-pejabat pemerintah agar yang bersangkutan mau meloloskan permintaan dan tuntutan MNC. Hal inilah yang telah memicu yang disebut “korupsi global.” Sebuah buku yang diterbitkan oleh Transparency International (TI), Global Corruption Report 2004, mengungkapkan data-data yang mengejutkan tentang korupsi oleh investor asing. Laporan TI tahun 2004 ini memberi ulasan lebih panjang lagi tentang korupsi oleh investor asing. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Control Risks Group pada 50 perusahaan di Inggris, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura, ditemukan bahwa suap-menyuap memang terjadi. Banyak perusahaan lokal kalah bersaing karena suap yang dilakukan oleh investor asing. Perusahaan di Hong Kong dan Singapura merupakan korban yang paling menderita, masing-masing 60 dan 64 persen perusahaan di sana kalah bersaing (Wibowo, 2004).
Untuk mendobrak negara yang “bandel,” terutama negara di Dunia Ketiga, MNC tidak segan-segan meminjam kekuatan dari negara tempat mereka berasal. Sekali lagi, menurut survei yang sama, diperlihatkan bahwa investor asing dari Amerika Serikat dan negara OECD lainnya memperoleh keuntungan lewat “tekanan politik” yang dilakukan oleh negara mereka. Hanya 7,6 persen perusahaan asal AS dan 9,2 persen perusahaan asal negara OECD yang tidak pernah memakai tekanan politik. Selebihnya terbagi antara “beberapa kali,” “secara teratur,” dan “selalu.” Yang beberapa kali melakukan tekanan politik adalah 48,4 persen untuk perusahaan Amerika dan 54,8 persen perusahaan OECD. Berapa kali yang selalu memakai tekanan politik? Ada 6 persen dari perusahaan Amerika dan 2 persen dari perusahan dari negara yang tergabung dalam OECD (ibid.).
Kalau langkah ini semua belum dianggap cukup, maka banyak MNC juga mengambil gebrakan yang lebih besar, yaitu melakukan penetrasi pada organisasi internasional, seperti World Bank, IMF dan WTO. Dua organisasi yang disebut pertama awalnya dirancang sebagai organisasi yang mempunyai misi luhur, menolong negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam arti kata tertentu, WTO juga dimaksud untuk meminimalisir sengketa perdagangan. Namun, dalam perkembangannya, organisasi-organisasi ini mengalami perubahan akibat penetrasi MNC. Seperti ditengarai oleh Richard Peet akan adanya “Washington-Wall Street Alliance” (Peet, 2003: 200-223). Kebijakan-kebijakan tiga organisasi ekonomi dunia paling berpengaruh itu pada akhirnya mengabdi kepada kepentingan MNC, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kedigdayaan MNC kini diakui bukan hanya di bidang finansial, tetapi juga dalam bidang politik. MNC telah tumbuh menjadi sebuah kekuatan sendiri di dunia. Oleh John Pilger mereka dinamakan “new rulers of the world” atau penguasa-penguasa baru dunia. Pada jaman lampau masih dapat dibedakan antara penguasa di bidang ekonomi dan penguasa di bidang politik, dan masing-masing mempunyai sistem reward-punishment- nya sendiri. Kini MNC-lah yang mengendalikan dan menetapkan hadiah apa yang patut diperoleh seorang politisi atau sebuah negara, dan hukuman apa yang pantas ditimpakan.

Sumber:
Bakan, Joel, 2004, The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power, New York: Free Press.
Carswell, John, 1960, The South Sea Bubble, London: Cresset Press.
Chossudovsky, Michel, 2003, The Globalization of Poverty and the New World Order, Edisi kedua, Ontario, Canada: Global Outlook.
Cohn, Theodore, 2002, Global Political Economy, Theory and Practice Edisi kedua, New York: Longman.
Elliott, Kimberley, ed., 1997, Corruption and Global Economy, Institute for International Economics.
Gabel, Medard dan Henry Bruner, 2003, Global Inc.: An Atlas of the Multinational Corporation.
Gray, John, 2000, False Dawn: The Delusions of Global Capitalism, London: Granta Books, 2000.
Greider, William, 1997, One World, Ready or Not. The Manic Logic of Global Capitalism, New York: Touchstone Book.
International Forum on Globalization, 2001, Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan. Terjemahan A. Widyamartaya dan AB Widyanta, Yogyakarta: Cindelaras.

Korten, David, 2001, When Corporations Rule the World, Edisi kedua, San Fransisco: Berret-Koehler.
Nace, Ted, 2003m Gangs of America: The Rise of Corporate Power and the Disabling of Democracy, San Fransisco: Berret-Koehler.
Peet, Richard, 2003, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, London: Zedbooks.
Spero, Joan E. dan Jeffrey A. Hart, 2003, The Politics of International Economic Relations, Wadsworth: Thomson.
Wibowo, I., 2003, “Globalisasi, Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi” dalam Bre Redana, JB Kristanto, Nirwan Ahmad Arsuka, eds., Esei-esei 2003 Bentara, Jakarta: Penerbit Kompas.
___________, 2004, “Demokrasi dan Korupsi Global,” Kompas, 2 Agustus 2004.

Sejarah Tanah Sepawon (bagian-1)

2009-02-02T16:25:00.005+07:00

MASA PENJAJAHAN BELANDA

Tanah didaerah Ngrangkah Sepawon, sebelumnya merupakan hutan belantara dulunya daerah tersebut dibuka oleh Mbah Diposulaksono, kemudian disusul oleh penghuni baru yang lainya. Gambaran dari masyarakat Ngrangkah Sepawon adalah para leluhur mereka atau yang di anggap cikal bakal mereka adalah yang melakukan pembabatan dan mendiami serta memperoleh penghidupan dari tanah dan sumber-sumber penghidupan yang lain ditempat itu. Dari situ mulai berkembang sekelompok masyarakat yang hidupnya bergantung dari pertanian (hasil membuka lahan garapan). Pengembangan produksi pertanian masyarakat dengan tanaman palawija seperti jagung dan ketela. Jumlah kepemilikan tanah warga pada waktu itu rata-rata setiap warga tiap KK (kepala keluarga) yang tinggal ditempat itu minimal 0,5 Ha. Seiring bertambahnya waktu jumlah penduduk bertambah banyak dnan kebutuhan lahanpun bertambah dan kemudian warga berinisiatif membuka lahan baru, maka terbentuklah perkampungan baru yaitu Sumberejo, Kampung Pulo, Kampung Pakelan, kampung Glatik dan Kampung Ngrangkah. Pada tahun 1923 Pemerintahan Belanda membuka area perkebunan di sekitar perkampungan warga, mereka mengambil sebagian tanah garapan deangan cara memberikan ganti rugi sepantasnya pada warga, yang kemudian dikuasakan pada Perusahaan Perkebunan N.V. Cultuur Matschappy Ngrangkah Sumber Glatik Gevastigde to Surabaya, N.V. Cultuur Matschappy Ngrangkah Badek Gevastigde to Surabaya, N.V. Cultuur Matschappy Babadan Gevastigde to Surabaya sebagai perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda. Ada pembatasan hingga saat ini masih ada yaitu perbatasan yang memisahkan antara tanah yang dimiliki warga setempat, yakni tanah pertanian yang diperoleh dari hasil membuka semak belukar menjadi ladang garapan dengan tanah-tanah perkebunan yang dikuasai Belanda sebagai area perkebunan. Batas-batas itu dibuat atas kesepakatan antara warga dengan pihak Belanda yang dibuat untuk membedakan antara perkabunan Belanda dengan tanah yang dimiliki warga. Sesuai dengan Undang-Undang Agraria yang dibuat Belanda 1870 (Gubernur Jendral tidak akan mengambil kekuasaan atas tanah-tanah yang telah dibuka oleh rakyat asli untuk keperluan mereka sendiri).

KAPITALISASI PENDIDIKAN: BERMULA DARI ISTILAH

2009-01-27T17:04:00.007+07:00

Di Indonesia, menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang menguntungkan secara terbuka (diiklankan) itu merupakan fenomena baru yang menonjol dalam satu dekade terakhir. Sampai awal dekade 1990-an pendidikan masih tetap dipandang sebagai hak yang melekat pada setiap warga. Oleh sebab itu, Rezim Orde Baru selalu membuat perencanaan mengenai bagaimana memenuhi hak tersebut kepada setiap warga, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pada tingkat dasar dilakukan melalui program Wajib Belajar Sembilan Tahun, yang diharapkan tahun 2004 lalu sudah tuntas. Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi, direncanakan pada tahun 2010 angka partisipasi pendidikan tinggi (orang yang berusia 19 – 24 tahun dapat kuliah) mencapai 25%.

Terlepas dari sistem politik Orde Baru yang sangat otoriter, perencanaan itu sangat kuantitatif, serta ditopang oleh utang luar negeri yang besar, tapi perencanaan itu memperlihatkan adanya pengakuan dari negara mengenai pendidikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga dan negara wajib memenuhinya. Ini sejalan dengan deklarasi hak asasi manusia yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan” (Deklarasi HAM, pasal 26).
Meskipun demikian, gejala komoditifikasi pendidikan itu juga dimulai sejak Orde Baru. Hanya saja sifatnya belum sevulgar sekarang. Secara tersamar sudah mulai tampak sejak dekade 1980-an, diawali dengan memasarkan produk-produk industri ke sekolah-sekolah, seperti seragam sekolah, sepatu, buku tulis, buku pelajaran, paket wisata, asuransi, dsb. Tapi komoditifikasi itu lebih banyak terjadi pada murid SD – SMTA. Mungkin karena jumlah muridnya banyak sehingga menjadi pangsa pasar yang subur. Untuk tingkat perguruan tinggi relatif belum terjadi.

Komoditifikasi pada tingkat perguruan tinggi baru mulai terjadi pada awal dekade 1990-an ditandai dengan pembukaan program ekstension di PTN-PTN terkemuka. Sebelumnya di beberapa PTN sudah membuka program ekstension, tapi sifatnya baru sporadis. Program ekstension ini segera memperoleh sambutan meriah dari masyarakat karena dua hal: Pertama, dari segi biaya relatif murah dibandingkan dengan kuliah di PTS, dan kedua, status sebagai mahasiswa negeri sehingga tidak perlu ada ujian negara segala. Program ekstension di PTN-PTN itu kemudian diikuti oleh beberapa PTS terkemuka.

Bersamaan dengan maraknya program ekstension itu bermunculan pula sekolah-sekolah bisnis yang memberikan gelar Master of Business Administration (MBA) dan Magister Managemen (MM) yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan tanpa memiliki program S1. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadi komoditifikasi yang sangat terbuka itu, antara lain:
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang meningkat (utamanya kelas menengah di perkotaan)—yang didominasi oleh kerabat pejabat—memerlukan ekspansi baru untuk investasi, baik investasi dalam bidang ekonomi maupun sosial. Investasi ekonomi dilakukan melalui pendirian lembaga pendidikan itu sendiri, sedangkan investasi sosial salah satunya melalui mengkoleksi gelar-gelar akademik, seperti MBA, MM, dan doktor.

Investasi dalam bentuk pendirian institusi pendidikan dilakukan karena golongan menengah ini melihat adanya pangsa pasar yang begitu besar di masa mendatang, terutama berkaitan dengan perkembangan global yang memerlukan kehadiran orang-orang yang memiliki kualitas tinggi. “Sekolah managemen yang pertama kali memberi gelar Master of Business Administration (MBA) dan Magister Managemen (MM) didirikan tahun 1982 dengan dukungan 70 industrialis”, tulis B.`Herry Priyono (2004:171) mengutip laporan Walter William, seorang antropolog yang pada tahun 1987 mengadakan penelitian di Yogyakarta. Tapi tahun 1991 jumlahnya sudah mencapai 20.
Pertumbuhan yang begitu pesat itu menurut pengamatan Ruth McVey, seperti dikutip oleh B. Herry Priyono (ibid) karena ”anak-anak pejabat lebih memilih masuk bisnis, dan tidak lagi masuk birokrasi pemerintahan. Oleh sebab itu kita temukan anak-anak para pejabat memburu MBA ketimbang masuk akademi militer atau pemerintahan”. Tidak seorang pun dari anak-anak Soeharto mengikuti jejak karier militer ayahnya.

Beberapa SMA elit dan mahal juga didirikan pada pertengahan dekade 1990-an, seperti Pelita Harapan, Global, Ciputra, Al-Kausar, Madania, Dwi Warna, Insan Cendekia dan sebagainya. Sekolah dan Universitas Pelita Harapan itu konon dirancang sudah sejak lama, tapi terhambat oleh perizinan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan (1985 – 1993) pada waktu itu tidak memberikan izin. Izin pendirian Sekolah/Universitas Pelita Harapan diperoleh pada saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Wardiman Djojonegoro (1993 – 1998).
Sikap Fuad Hassan yang ketat dalam mengeluarkan izin pendirian sekolah baru yang elit dan mahal itu tidak terlepas pandangannya terhadap pendidikan. Menurut Fuad Hassan (2004:55), pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradaban manusia. Pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa bagi terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (transfer of knowledge and skill), tapi juga pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (transmission of cultural values and social norms). Kiranya dapat kita sepakati, tiap masyarakat sebagai pengemban budaya (culture bearer) berkepentingan untuk memelihara keterjalinan antara berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaannya. Tiap ikhtiar pendidikan bermakna sebagai proses pembudayaan dan seiring bersama itu berkembanglah sejarah peradaban manusia.

Bagi Fuad Hassan (ibid, hal.65), pendidikan harus merupakan ikhtiar yang jauh melampaui terpenuhinya kebutuhan sesaat-sesaat. Pendidikan harus tetap mengunggulkan derajat dan martabat manusia. Kesadaran ini harus senantiasa disegarkan, mengingat makin meningkatnya dominasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang menurut Jacques Ellul sudah bergerak maju sebagai sebagai autonomous force akhirnya melanda manusia dan kemanusiaan hingga menyerah pada dominasi teknologi. Apa yang disebut teknokrasi menunjukkan betapa technos (peralatan) makin tampil sebagai kratos (kekuatan).

Sementara itu, Menteri Wardiman adalah seorang yang dikenal sangat pragmatis, memandang pendidikan hanya sebagai instrumen dari industri. Ia mengistilahkan pendidikan harus siap pakai. Pengertian siap pakai di sini mengacu pada kepentingan industri. Konsepnya mengenai pendidikan link and macth, mencerminkan pandangannya bahwa pendidikan menjadi subordinat dari sektor industri, karena corak pendidikan tidak ditentukan oleh peradaban yang ingin dibangun, tapi oleh kebutuhan tenaga kerja di sektor industri. Tapi konsep link and match itu gagal dengan sendirinya ketika Indonesia dilanda multi krisis dan banyak industri nasional yang runtuh.

Fuad Hassan tidak hanya selektif terhadap lahirnya sekolah-sekolah elit dan mahal, tapi juga terhadap lahirnya fakultas kedokteran baru di Jawa, karena jumlah fakultas kedokteran di Jawa sudah jenuh. Tapi apa yang ditolak oleh Fuas Hassan itu justru dilakukan oleh Menteri Wardiman. Pada masa Menteri Wardiman, beberapa PTS terkemuka seperti UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), dan UII kemudian membuka fakultas kedokteran baru. Paska reformasi Universitas Jember dan Universitas Purwokerto juga membuka fakultas kedokteran. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang selalu diminati oleh masyarakat dan masyarakat berani bayar berapa pun untuk bisa diterima di sana.
Kedua, adanya pandangan baru yang melihat pendidikan sebagai bagian dari investasi masa depan bangsa (human investment). Hanya bangsa yang memiliki pendidikan (tinggi) cukup baik lah yang akan unggul dalam kompetisi global. Pandangan ini kemudian menjadi mainstream para pengambil kebijakan. Sayangnya, pada tingkat implementasi mengalami distorsi karena memaknai pendidikan tinggi yang baik hanya berdasarkan gelar akademik yang dimiliki oleh seseorang. Kebutuhan akan tenaga trampil dan ahli yang cukup tinggi di satu pihak dan masih terbatasnya jumlah orang yang memiliki gelar S1, S2, dan S3 itulah yang kemudian ditangkap oleh kaum bisnis sebagai peluang pasar. Pendidikan oleh kaum entrepreneurs kemudian dijadikan sebagai sektor usaha yang sangat menguntungkan. Mereka mendirikan institusi pendidikan tujuan utamanya bukan untuk menyiapkan manusia yang berkualitas dan sekaligus berbudaya, tapi meneguk keuntungan dari ambisi masyarakat yang ingin memperoleh gelar. Gayung pun bersambut, karena terbukti lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan gelar MBA dan MM laris manis diserbu oleh masyarakat.

Demikian jual beli gelar doctor yang dijual dengan harga Rp. 5 – Rp. 25 juta (tergantung tempat wisudanya, di Indonesia atau luar negeri) juga diminasi oleh masyarakat. Banyak warga masyarakat, termasuk para calo yang dapat meneguk keuntungan dari bisnis gelar tersebut.
Ketiga, maraknya komoditifikasi pendidikan itu adalah secara matematis pangsa pasarnya memang sangat besar dan tidak akan pernah habis. Ketika suatu produk yang ditawarkan mengalami kejenuhan, maka bisa di-create produk baru untuk ditawarkan kepada masyarakat. Sebagai contoh, ketika program MBA sudah mulai jenuh, maka program MM ditawarkan secara gencar. Dan ketika kedua program (MBA dan MM) itu jenuh, maka program doctor (honoris, humoris, dan hororis causa) menjadi produk baru yang diandalkan. Ketika program doctor kaki lima itu juga mengalami kejenuhan, maka kursus Bahasa Asing (Inggris dan Mandarin) mulai memperoleh pangsa pasar baru.
Keempat, pendidikan itu dianggap sebagai obat mujarab dari rasa pusing. Li Yuan (2005: A6) membuat laporan yang cukup menarik mengenai program MBA Eksekutif di Cina dapat dipakai untuk menjelaskan fenomena yang sama terjadi di Indonesia. Liang Yingqi, seorang pimpinan dari perusahaan pasta gigi Guangxi LMZ hampir frustasi menghadapi produk Proter and Gamble Co. dan Colgate-Palmolive Co. yang dijual dengan harga mulai dari tiga yuan ($36 cents) sejak tahun 2001. Ia pun penasaran ingin mengetahui apa yang telah terjadi dengan bisnisnya, maka ia masuk ke program MBA Eksekutif di Tsinghua University’s School of Economics and Management di Beijing (September 2002). Selama 18 bulan Mr. Liang terbang lebih dari 1.900 km ke Beijing dari Provinsi Guangxi untuk menghadiri kuliah per kelas. Ia kemudian membuat tesis mengenai strategi kompetisi perusahaan pasta gigi di Cina baik dalam pasar domestic maupun internasional. Dan yang penting adalah ia belajar bagaimana cara perusahaan-perusahaan multinasional itu membuat perencanaan strategi pasar dalam jangka panjang dan menguasai pasar tersebut. Ia mengatakan: “We can’t win a competition if we don’t know our competitors”.
Pernyataan Mr. Liang itu mencerminkan bahwa program MBA yang diikutinya itu seakan menjadi titik penentu dirinya untuk mengetahui seluk beluk kompetitornya. Realitas pasar tidak mampu membukakan cakrawalanya untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dengan produk pasta gigi dan kompetitornya. John Akula, seorang dosen senior di Massachusetts Institute of Technology’s Sloan School of Bussiness, yang mengajar hukum dagang baik di Tsinghua’s maupun MIT’s excecutive MBA Program memberikan legitimasi pada pernyataan Mr. Liang itu. Kata John Akula: “When you are running a business organization, you actually have very little time to think about the big picture”.

Sedikitnya waktu yang dimiliki oleh para pebisnis untuk berfikir dalam konteks yang lebih besar mengenai usahanya itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para usahawan bidang pendidikan untuk menjual jasa mereka. John Akula meyakinkan bahwa dengan menghabiskan waktu beberapa hari saja (untuk mengikuti program MBA) anda bisa berfikir yang lebih luas mengenai apa yang akan anda kerjakan. Tidak mengherankan bila kemudian program MBA Eksekutif di Cina itu mampu menarik orang-orang kaya untuk memasukinya. Pada tahun 2002 program MBA Eksekutif di Cina sudah ada di 30 universitas. Tapi karena bayarannya mahal dan yang masuk adalah orang-orang kaya, maka program ini pun mengundang kritik. Media massa menyebutnya sebagai kumpulan orang-orang kaya dan sebagai gejala baru gaya hidup snobbish yang ditandai dengan parkir mobil-mobil mewah pada setiap akhir pekan.

Gejala menjadikan pendidikan sebagai obat mujarab itu juga terjadi di Indonesia. Maraknya program-program MBA dan MM Eksekutif pada awal decade 1990-an tidak terlepas dari keyakinan semacam, terutama di kalangan pebisnis. Banyak eksekutif muda yang kemudian mengambil program MBA dan MM. Mereka setelah memperoleh gelar MBA dan MM posisi dan prestisenya di perusahaan meningkat karena dinilai telah memiliki pengetahuan lebih. Tapi munculnya pengakuan berlebih terhadap keberadaan institusi pendidikan program MBA dan MM itu boleh jadi bukan karena ilmu yang diberkikan memang manjur bak obat mujarab, tapi lebih disebabkan oleh berhentinya proses belajar seseorang selepas dari bangku sekolah. Kebanyakan orang memperlakukan dirinya sebagai robot atau mesin photo copy yang selalu manjalankan kerja-kerja rutinitas dan tidak mengasah otak. Akibatnya, ketika masuk ke suatu lembaga pendidikan, seperti program MBA dan MM seakan-akan mendapatkan pencerahan baru dan yakin akan kehebatan program MBA dan MM itu.

Kelima, makin kompetitifnya tingkat persaingan antar pengelola lembaga pendidikan sehingga tidak mungkin lagi menempuh cara-cara konvensional (dari mulut ke mulut atau melalui brosur saja) untuk memasarkan lembaga mereka. Harus ada cara-cara atraktif untuk menjaring konsumen, termasuk pengenaan biaya yang sangat mahal. Dan celakanya adalah masyarakat pun menjadi sangat tidak rasional, karena semakin tinggi biaya sekolah/kuliahnya dianggap makin bermutu sehingga banyak diserbu. Sebaliknya semakin rendah biaya sekolah/kuliah dianggap tidak bermutu dan tidak diminati. Ceramah Hermawan Kertajaya yang memasang tarif Rp. 3.800.000,- per orang atau Rp. 25 juta untuk paket 10 orang dan hanya selama delapan jam pun selalu diminati oleh peserta. Ini adalah gejala baru yang cukup menarik karena menjadikan ilmu pengetahuan sebagai komoditas, bukan sebagai hak yang patut dimiliki oleh setiap orang.

Kecenderungan memperoleh ilmu secara instan dan melalui transaksi jual beli secara terbuka itu agak kontras dengan prinsip orang Jawa yang menyatakan Ilmu itu kelakone kanthi laku (pencapaian ilmu melalui suatu proses). Laku (proses) yang ditempuh melalui berbagai tingkatan itu sangat penting dalam mencapai suatu ilmu. Masyarakat Gunungkidul sampai decade 1980-an –ketika proses agamanisasi belum kuat—mempunyai tradisi anak-anak mudanya setelah sunat dan dianggap dewasa mencari guru (meguru) untuk belajar ilmu penghidupan. Proses berguru itu dimulai dari puasa Senen – Kamis selama tujuh minggu, tidak makan garam, tidak makan nasi, tidak berbicara (tapa mbisu), kemudian bersemedi di hutan selama tiga hari tiga malam. Pada hari yang ketiga mereka diuji dengan cara pulang waktu subuh dengan membawa kayu bakar. Mereka akan dinyatakan lulus ketika mereka meletakkan kayu (satu ikat) tidak terdengar dan ketahuan orang lain karena itu berarti ilmu nyirep (membuat orang lain terlena) sudah manjur. Bila ketahuan maka dinyatakan tidak lulus. Setiap orang bisa berguru kepada banyak guru secara bergantian bila dia menginginkannya.

Tradisi berguru itu juga ditemukan dalam lingkungan pesantren. Seorang santri yang ingin mendalami suatu vak tertentu bisa melakukan mobilitas horisontal dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Kepindahan yang berkali-kali itu dilakukan untuk memperoleh jenjang pendidikan yang semakin meninggi, sebagai suatu proses mendapatkan spesialisasi yang ditempuh oleh masing-masing santri. Setelah menempuh pendidikan dasar di pesantren asal, seorang santri dapat memperdalam vak yang dipilihnya di bawah bimbingan seorang kyai yang dianggap ahli dalam vak itu (Abdurrahman Wahid, 1995:49).

Kesamaan kedua tradisi itu adalah menekankan pada segi proses dan asketisme, jauh dari pola instan dan hiruk pikuk. Informasi untuk mendapatkan guru atau kyai yang ingin dituju itu bukan melalui media iklan, melainkan dari mulut ke mulut dan secara turun temurun. Meskipun demikian, murid yang datang dari berbagai penjuru wilayah, karena efektivitas informasi dari mulut ke mulut itu tidak kalah dengan iklan melalui media massa. Hubungan antara murid/santri dengan guru/kyai juga tidak ditentukan oleh besaran uang, melainkan oleh rasa saling percaya. Dalam tradisi meguru di Jawa itu malah tidak bersentuhan dengan material sama sekali, karena selama proses meguru justru murid harus berpuasa. Sedangkan dalam tradisi pesantren, uang, atau yang bisa berwujud bahan makan itu umumnya dibawa sebagai bekal santri yang bersangkutan. Orang tua yang betul-betul miskin malah menyerahkan hidup dan pendidikan anaknya itu kepada kyai/nyai. Tapi karena tidak ada transaksi rupiah itu justru ikatan antara murid/santri dengan guru/kyai/nyai terbangun langgeng. Keuntungan material bagi guru/kyai/nyai akan diperoleh justru setelah murid/santri itu tamat belajar dan mereka telah bekerja. Dalam kunjungan silahturahmi itulah biasanya mantan murid/santri memberikan salam tempel atau bawa oleh-oleh sekedarnya. Ikatan kekeluargaan atau relasi antar personal yang kuat itu tidak pernah terjadi pada hubungan antara alumni dengan guru/dosen pada institusi pendidikan formal.

Berawal dari Istilah

Menarik untuk disimak adalah pernyataan Prof. Dr. Arif Karseno (Dosen FE UGM) dalam diskusi terbatas di UNJ (Universitas Negeri Jakarta) tanggal 15 Juli 2004. Ia menyatakan bahwa perkembangan pendidikan tidak terlepas dari perkembangan sekolah manegemen di Amerika Serikat, yang kemudian juga dikembangkan di Indonesia. Istilah-istilah yang muncul dalam sekolah managemen itu kemudian diadopsi dalam pendidikan umum. Ketika sekolah managemen menekankan pentingnya efisiensi dalam suatu proses produksi, maka secara spontan istilah itu masuk ke dalam managemen sekolahan. Ketika sekolah managemen memberikan perhatian pada pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai keunggulan daya saing, untuk menjawab keterbatasan sumber daya alam, maka istilah SDM pun menjadi populer dalam wacana pendidikan. Demikian pula ketika ilmu managemen memperkenalkan standarisasi suatu produk, istilah itu serta merta diadopsi dalam praktek pendidikan pada umumnya. Bahkan apa yang dikembangkan dalam sekolah managemen itu sendiri kemudian menentukan arah pendidikan pada umumnya.
Secara konsepsional, ilmu managemen itu dirancang untuk pengembangan usaha dengan tekanan pada pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya. Ia merupakan ilmu rekayasa perusahaan agar berjalan secara efisien dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada. Prinsip kerja yang efisien dan efektif menjadi roh dari ilmu managemen. Artinya, managemen suatu perusahaan dikatakan gagal bila tidak mampu menciptakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien ini, sehingga terjadi pemborosan yang kemudian berdampak pada menurunnya jumlah keuntungan perusahaan.

Meskipun secara konsepsional ilmu managemen itu bagus, tapi tidak cocok 100% ketika diterapkan dalam menagemen persekolah pada umumnya. Sebab semangat persekolah bisa bertentangan dengan prinsip managemen perusahaan. Dalam konteks pendidikan, efisiensi dan efektivitas sering kali terabaikan untuk mendapatkan hasil yang optimal, sehingga prinsip trial and error itu lebih dominan. Padahal, prinsip itu belum tentu efektif dan efisien.
Meskipun nafas managemen persekolahan dengan perusahaan itu berbeda, tapi yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah kuatnya pengaruh managemen perusahaan di dalam pengelolaan pendidikan nasional. Hal itu terlihat jelas dari istilah-istilah yang muncul dalam khasanah pendidikan nasional yang sangat kapitalistik dan mereduksi makna pendidikan itu sendiri; seperti misalnya istilah SDM untuk mengganti manusia, bibit unggul, sekolah unggulan, standarisasi, standar nasional, standar internasional, uji kompetensi, standar kompetensi, kemandirian, jaminan mutu, akselerasi, badan hukum milik negara, akuntabel, transparan, efisiensi, efektivitas, dsb.. Celakanya, semua istilah itu telah masuk ke dalam dokumen-dokumen resmi, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Guru, beberapa RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang pendidikan, serta RUU Badan Hukum Pendidikan. Sebagai istilah resmi, istilah-istirah tersebut akan terus direproduksi oleh birokrasi pendidikan untuk dipraktekkan dalam managemen persekolahan, sehingga tanpa disadari, nafas managemen perusahaan itu sepenuhnya diterapkan dalam managemen persekolahan. Barangkali inilah yang disebut sebagai pengaruh dari dominasi multi national corporation (MNC) dalam praksis pendidikan nasional.

Anita Lie (2004:227) mencatat: “Seperti halnya perusahaan, banyak lembaga pendidikan mempunyai tim pemasaran (marketing) khusus meski mereka masih sungkan menggunakan istilah marketing. Umumnya tim marketing bekerja dengan bendera humas, tim informasi studi atau biro informasi. Di beberapa sekolah swasta, tim pemasaran ini bekerja penuh waktu secara professional dengan armada lengkap mulai dari staf relasi media, presenter, desainer brosur, sampau dengan petugas jaga pameran. Peridode sibuk bagi tim ini biasanya antara Oktober sampai dengan Mei, tetapi mereka bekerja sepanjang tahun. Di Luar periode sibuk, tim marketing melakukan pembenahan internal di sekolah. Mereka merancang prospectus, brosur, dan catalog dengan cetakan dan desain yang tidak kalah mewah dengan prospectus perusahaan multi nasional”.
Pada tingkat pendidikan tinggi, semangat managemen perusahaan itu sudah diterapkan pada beberapa PTN dengan status BHMN (Badan Hukum Milik Negara), seperti UI, IPB, ITB, UGM, dan mulai tahun 2005 ini tambah dua PTN, yaitu USU (Universitas Sumatra Utara) dan UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung.

Beberapa pasal dalam PP No. 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dengan nomor PP yang berbeda juga berlaku untuk lima PTN lain berstatus BHMN; memperlihatkan kuatnya pengaruh managemen perusahaan ke dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Pasal 25 mengenai persyaratan untuk menjadi calon rector salah satunya adalah memiliki jiwa kewirausahaan (butir e). Hal yang sama terlihat pada Pasal 31 – 33 yang mengatur mengenai Unit Usaha serta Pasal 35 – 40 tentang Perencanaan, Pengelolaan, dan Akuntabilitas.

Pasal-pasal tersebut di atas memperlihatkan kekaburan antara fungsi PTN sebagai institusi pendidikan dengan sebagai institusi usaha bisnis. Kekaburan itu tampak jelas pada Pasal 31 yang menyatakan: 1). Unit Usaha terdiri dari tiga bentuk, yaitu unit usaha akademik, unit usaha penunjang, dan unit usaha komersial; 2) Unit Usaha Akademik adalah unit usaha yang terkait dengan kegiatan akademik; 3). Unit Usaha Penunjang adalah unit usaha yang menunjang kegiatan universitas; 4) Unit Usaha Komersial adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh universitas dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Istilah “usaha” sebetulnya dimaksudkan sebagai pengganti kata pelayanan yang menjadi core kegiatan PTN, tapi tidak sepenuhnya tepat. Sebaliknya pengenalan istilah “usaha” itu tanpa disadari justru mendistorsi fungsi PTN menjadi suatu institusi yang magol (manjal), usaha bisnis berkedok social. Distorsi itu yang kemudian ditengarai sebagai pengaruh dari multi national corporation (MNC), karena kekuatan modal lah yang kemudian paling menentukan apakah seseorang bisa diterima di PTN ber-BMHN atau tidak. Kaum miskin, meskipun memiliki kemampuan kognitif yang cukup tinggi, tapi karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar, mereka tersisih dari bangsa PTN.

Ironisnya, kebijakan BHMN yang terbukti menghilangkan fungsi social PTN itu justru dikembangkan sampai pada tingkat pendidikan dasar, melalui pembuatan RUU BHP (Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan). Nafas BHP itu tidak jauh dari nafas BHMN. Bedanya, bila BHMN terbatas pada PTN saja, tapi RUU BHP mencakup semua jenjang pendidikan dari TK – PT, baik negeri maupun swasta. Keduanya menghilangkan fungsi social institusi pendidikan, karena pengelolaan pendidikan harus berada di bawah suatu badan hukum yang sama –antara negeri dengan swasta—sehingga warga tidak bisa lagi membedakan mana sekolah/universitas public dengan sekolah/universitas swasta. Konsekuensi lebih jauhnya adalah menyulitkan warga miskin untuk menuntut hak-haknya dalam bidang pendidikan, karena baik institusi pendidikan negeri maupun swasta semua berbadan hukum. Semuanya itu terjadi bermula dari istilah sederhana yang tidak pernah kita pikirkan implikasi politisnya. Kita terbiasa mengadopsi setiap istilah tanpa bersikap kritis dan tidak mempertimbangkan implikasi politisnya.

Pembentukan BHMN dan BHP ini ditengarai sebagai upaya untuk melapangkan jalan bagi proses liberalisasi pendidikan. Seperti kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu sektor yang dicakup dalam GATS (IGJ, 2004). Pendidikan dalam GATS terdiri atas Primary Education Services (CPC 921); Secondary Education Service (CPC 922); Higher Education Services (CPC 923); Adult Education (CPC 924), Other Education Services (CPC 929). Pada medio Mei 2005 ini Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan harus memberikan pernyataan kepada WTO apakah pendidikan di Indonesia siap untuk diliberalisasi atau tidak. Tarikan antara yang pro dan kontra cukup kuat. Yang pro umumnya memberikan catatan bahwa asal yang diliberalisasi itu adalah pendidikan tinggi, bukan dasar dan menengah. Sedangkan yang kontra memberikan argument atas dasar hak (right base analysis), bahwa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi adalah hak bagi setiap warga. Sebagai hak yang melekat kepada semua warga, maka negara wajib memenuhinya. Meliberalisasi pendidikan ke dalam pasar bebas, sama halnya menjadikan pendidikan sebagai komoditas pasar, sehingga hanya orang yang memiliki uang yang bisa membeli barang tersebut. Tindakan negara yang membiarkan praktek semacam itu dapat dipersalahkan karena tidak memperhatikan hak-hak warganya.

Pemiskinan Budaya

Dominasi pasar dalam sistem pendidikan nasional dan juga dalam komoditifikasi ilmu pengetahuan itu mempunyai implikasi besar terhadap proses pemiskinan budaya, terutama terkait dengan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal. Bahasa daerah sebagai salah satu piranti ekspresi budaya lokal misalnya terancam punah. Seorang bule aktivis lingkungan hidup, Sharge (2001) menyatakan keheranannya: “Mengapa orang Indonesia tidak pernah bersedih ketika 6.000 dialeg dari sekitar 12.000 dialeg yang dimiliki bangsa Indonesia hampir punah. Sebaliknya mereka mengeluh bila anaknya tidak bisa berbahasa Inggris”.

Komentar yang sinikal itu disampaikan untuk mengkritik kebijakan pendidikan nasional yang mengajarkan berbahasa Inggris sejak usia SD, bahkan TK. Menurut dia, kalau orang bisa berbahasa Inggris itu memang bagus, tapi upaya untuk mempertahankan bahasa lokal yang dimilikinya, tidak kalah bagusnya. Membiarkan anak-anak sejak kecil belajar bahasa Inggris dan melupakan bahasa lokalnya, identik dengan membiarkan dirinya dijajah oleh bangsa yang berbudaya Inggris.

Pada waktu yang berbeda, Anita Lie (ibid; 219) melihat persoalan kegandrungan orang belajar bahasa Inggris itu sebagai bentuk kolonialisasi baru. Di Indonesia, pelajaran bahasa Inggris itu secara resmi semula mulai dari Kelas I SMP, tapi sekarang sejak Kelas I SD. Di daerah perkotaan, TK dan kelompok bermain tidak mau ketinggalan mengajarkan bahasa Inggris. Beberapa sekolah unggulan mengklaim penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam sebagian atau keseluruhan proses belajar mengajar. Untuk memenuhi klaim itu sekolah-sekolah tersebut sampai harus merekrut guru-guru asing bukan hanya untuk mengajar bahasa Inggris, tapi juga untuk berbagai mata pelajaran lain. Guru-guru asing ini biasanya didatangkan dari Amerika Serikat, Australia, Singapura, Filipina, India, dan Negara-negara Eropa Barat.
Dalam tulisannya di Kompas (……) Anita Lie melihat adanya persoalan capital dalam usaha mempelajari bahasa Inggris itu. Begitu besarnya jumlah uang yang berputar dalam penyelenggaraan kursus-kursus bahasa Inggris, baik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kursus professional, les privat, maupun melalui sekolah. Tinggal menghitung saja berapa juta anak setiap tahun belajar bahasa Inggris dan harus bayar, minimal rata-rata Rp. 25.000,- per bulan. Penyelenggara kursus yang baik selalu identik dengan lembaga-lembaga internasional, dan guru bahasa yang baik adalah mereka yang sehari-harinya berbahasa Inggris. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu membuka tempat kursus di Indonesia, dengan membawa guru dari negara asal, tapi uang yang dibayarkan oleh para peserta kursus itu lari ke negara-negara penyelenggara dan itu adalah negara-negara maju. Dengan kata lain, kita terkena tipu dua kali. Pertama, kita sudah miskin tetapi harus membayar kepada orang kaya (bangsa yang berbudaya Inggris) hanya untuk mempelajari bahasa Inggris. Kedua, untuk bisa belajar bahasa Inggris kita harus membunuh bahasa lokal kita, tapi setelah bisa berbahasa Inggris pun kita tidak memperoleh keuntungan yang signifikan dengan pengorbanan yang kita keluarkan karena bangsa yang berbudaya Inggris tetap lebih jaya.

Kita semua sepaham bahwa bahasa Inggris penting sebagai bahasa internasional. Kesimpulan ini tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah terbukti dengan sendirinya. Tapi membiarkan bahasa Inggris tumbuh subur sendirian di mana-mana, dan di lain pihak kita membiarkan matinya beberapa bahasa lokal hanya karena dipandang tidak prestius atau bahkan tidak menghasilkan rupiah, sungguh merupakan tindakan yang menyesatkan. Tindakan ini sama dengan membiarkan adanya kolonialisasi gaya baru melalui penyeragaman bahasa. Awalnya, penyeragaman hanya terbatas pada kata, tapi kemudian berkembang sampai pada gaya hidup, sehingga kemudian perilaku kita tampak norak karena anak pemakan singkong tapi berlagak sebagai anak pemakan keju. Kecuali itu, menempatkan bahasa Inggris sebagai hal yang superior dan bahasa lokal sebagai inferior, sama halnya dengan melakukan penindasan terhadap budaya lokal.

Argumen mengenai keharusan belajar bahasa Inggris sejak dini itu sebetulnya juga kurang begitu kuat. Sebab kalau dasarnya adalah ketertinggalan dalam bidang teknologi dan ekonomi, maka argumen itu sudah terbantahkan dengan sendirinya oleh negara-negara seperti Jepang, Korea, Cina, dan Perancis yang warganya sebagian besar tidak bisa berbicara bahasa Inggris, tapi teknologi dan ekonominya sangat maju. Orang Perancis misalnya, justru dikenal sebagai bangsa yang fanatik dengan bahasa Perancis-nya, mereka tidak mau menggunakan bahasa Inggris di negerinya sendiri. Memang orang Jepang, Korea, dan Cina yang bisa berbahasa Inggris sekarang meningkat, tapi ketika mereka mencapai tahap kemajuan dalam bidang teknologi dan ekonomi sampai dekade 1980-an itu masih sedikit yang bisa berbahasa Inggris. Tapi mengapa negara-negara tersebut maju? Karena mereka memberikan landasan berfikir yang kuat. Anak-anak sejak dini diajarkan bernalar secara baik. Sedangkan pendidikan di Indonesia, sejak reformasi mengajarkan bahasa Inggris mulai dari SD, tapi sama sekali tidak memberikan landasan pemikiran yang kuat. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional juga tidak mengamanatkan pentingnya landasan berfikir yang kuat, tapi menekankan tentang pentingnya pendidikan agama, dari SD sampai dengan PT.

Praksis pendidikan yang terlalu silau dengan globalisasi itu dikhawatirkan justru akan membawa bangsa ini ke arah kehancuran yang lebih parah lagi. Karena pada suatu ketika nanti, generasi yang dilahirkannya di satu pihak sudah tidak memiliki basis budaya lokal lagi, tapi di pihak lain mereka tetap tidak mampu bersaing dengan mereka yang sejak kecil berbudaya Inggris dan dibekali dengan landasan berfikir yang kuat. Akhirnya, meskipun kemampuan berbahasa Inggrisnya bisa cas cis cus, tapi karena dalam tataran konseptual sangat miskin, maka kemampuan berbahasa Inggrisnya itu tidak memberikan nilai lebih dalam kompetisi. Berbeda misalnya, bila basis budaya lokal itu masih melekat pada dirinya, maka bisa memaksa mereka yang berbudaya Inggris untuk mempelajari budayanya. Pada masyarakat justru masih memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Lagi pula, bahasa lokal itu sendiri mestinya merupakan salah satu kekayaan yang bisa memaksa kepada orang lain untuk datang mempelajarinya. Tapi kalau bahasa lokal itu sudah dimatikan, apa yang bisa kita tawarkan kepada orang lain agar datang kepada kita? Bahasa Inggris memang penting sebagai bahasa internasional, tapi urgensitasnya hanya dirasakan oleh sekitar 10 - 20% warga yang memang karena mobilitasnya cukup tinggi memerlukan kecakapan bahasa Inggris untuk membangun relasi sosialnya.***

Referensi:
1. Anita Lie, 2005, “Pendidikan dalam Dinamika Globalisasi” dalam Pendidikan Manusia Indonesia, Penerbit Kompas dan Yayasan Toyota dan Astra, Jakarta
2. B. Herry Priyono, 2005, “Tata Bahasa Uang dalam” Pendidikan Manusia Indonesia, Penerbit Kompas dan Yayasan Toyota dan Astra, Jakarta
3. Fuad Hassan, “Pendidikan adalah Pembudayaan” dalam Pendidikan Manusia Indonesia, Penerbit Kompas dan Yayasan Toyota dan Astra, Jakarta
4. Wahid, Abdurrahman, 1995, Pesantren sebagai Subkultur” dalam Pesantren dan Pembaharuan, editor M.Dawam Rahardjo, LP3ES, Jakarta
5. Li Yuan, 2005, “China’s MBA Programs Attract the Elite” dalam The Asian Wall Street Journal, MARCH 4 – 6.
6. Wahono, Franciscus, 2001, Kapitalisme Pendidikan, Insist Press, Yogyakarta

Workshop DRR

2008-12-28T14:29:00.005+07:00

Selama 3 hari mengikuti Workshop ada perubahan yang mendasar di tingkat warga di dua desa dampingan Sempu dan Sepawon dalam merefleksikan kebencanaan. Fenomena bencana tidak lagi menjadi sederhana dan berdiri sendiri (terpisah) dari kegiatan kemasyarkatan yang lain.
Hanya pada sikap kebijakan pemerintah yang berusaha mengurangi kerentanan masyarakat( fenomena kemiskinan) malah menjadi program karikatif dan tidak berkaitan satu sama lain dengan harapan masyarakat.
Ada keterkejutan baru di masyarakat bahwa DRR bukanlah kegiatan yang ceremonial, sewarna dan sampingan. DRR yang diajarkan dalam workshop pada dasarnya membicarakan warga sendiri, lingkungan, kehidupan mereka, kerentanan , kebutuhan, sampai solusi dalam gerakan strategis yang mereka harapkan selama ini. Ini terlihat dari ungkapan peserta. “Oh, ternyata begini to DRR itu,” ungkap mereka secara serentak.
Satu hal lagi yang dapat ditangkap oleh peserta workshop adalah bahwa strategi yang harus dikembangkan oleh warga haruslah nyata. Bahkan, pendapat dari peserta workshop selama ini kalau ada program mereka tinggal melaksanakan tidak berpikir macam-macam lagi.
Hal yang menggembirakan juga adalah adanya tekad dari peserta untuk menggagas masukan selama workshop menjadi inspirasi untuk menakar keseriusan. “Langkah selanjutnya akan kami kerjakan dengan teman-teman di posko,” begitu tekat para peserta Workshop.
Beda. Begitu komentar peserta workhop. Workhop yang dipandu Rahadi dari Insist ini direspon begitu serius dan sungguh-sungguh. Cara membawa materi dan masuk ke dalam kondisi local masyarakat terasa santai dan tidak terasa. “Tahu-tahu sudah masuk ke dalam permasalahan yang kami hadapi sehari-hari,” jelas salah satu peserta. Meski tidak secara total bisa memotret persoalan sampai tingkat gagasan nyata, namun para peserta secara substansi sudah memahami terhadap kerangka kerja DRR di wilayah Desa Sempu dan Sepawon
Dalam Workshop hari Pertama Jumat , 28 November 2008 dimulai pukul 15.00 dengan acara pembukaan dan diteruskan dengan perkenalan peserta dari masing=masing desa. Setelah itu masuk materi kontrak belajar dengan usulan dari masing-masing peserta sebagai berikut :
Mulai dengan pertanyaan diskusi adalah sebagai berikut:
1. Apa tujuan kita datang dalam petemuan ini?
2. Apa yang kita hasilkan dari pertemuan ini?
3. Bagaimana agar pertemuan ini menjadi efektif?

Peserta dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari 3 (tiga) pertanyaan di atas.
Hasil presentasi yang di lakukan oleh masing-masing kelompok dapat dipotret sebagai berikut

Yoyok Guritno (kelompok I)
Jawaban terhadap pertanyaan diskusi:
1. Apa tujuan kita datang dalam petemuan ini?
2. Apa yang kita hasilkan dari pertemuan ini?
3. Bagaimana agar pertemuan ini menjadi efektif?
Adalah sebagai berikut :
Tujuan datang ke workshop adalah untuk
1. Mencari pengalaman untuk pengurangan resiko bencana alam
2. Mencari Solusi pada saat bencana
3. Menumbuhkan peran aktif masyarakat di daerah rawan bencana
Hasil yang kita harapkan adalah :
1. Mengurangi Resiko bencana
2. Cara terbaik untuk mengurangi resiko bencana
Agar efektif :
1. Menggali informasi tentang kondisi rawan bencana
2. Memberi pendidikan dan pengertian masyarakat
3. Masyarakat menjadi Sobyek

Dari Kelompok II
Heri Setiawan
Tujuan datang ke workshop adalah untuk:
1. Memenuhi undangan Workshop
2. Menindaklanjuti kelembagaan sosial
3. Untuk bisa mengerti langkah-langkah strategis penanganan bencana
4. Belajar memahami pasca bencana
5. Untuk Mengerti

Hasil yang kita harapkan adalah :
1. Mendapatkan ilmu
2. Mengaplikasikan Potensi SDA
3. Ada perubahan dlm mengantisipasi bencana

Agar Efektif :
1. Kegiatan dikemas secara santai dan konsentrasi
2. Sesi Tanya jawab
3. Ada intermeso
4. Tepat waktu
5. Agar selalu Vit ada logistic
6. Sesekali bisa diadakan di luar ruangan

Untuk Kelompok III yang diwakili oleh Parji dari Desa Sempu jawabannya adalah sebagai berikut :
Tujuan datang ke workshop adalah untuk:
1. Silahturahmi
2. Mencari Ilmu
3. Musyawarah

Hasil yang kita harapkan adalah :
1. Persamaan persepsi
2. Memutuskan skala prioritas dari permasalahan bencana
3. Mencari solusi
4. Menemukan langkah (program)

Agar Efektif :
1. Tepat waktu
2. Fokus
3. Metode Tanya jawab
4. Familiar bahasa yg digunakan bahasa local
5. Tidak ada jarak antara fasilitator dan Peserta
Dari hasil diskusi ini mulai muncul harapan dari peserta. Namun, sebagaian peserta masih menunggu materia apa yang akan diberikan dalam workshop. Apakah acara ini sama dengan acara lain-lain yang sekadar pertemuan lalu kemudian hasilnya begitu-begitu saja.
Untuk mengawal agar jalannya kegiatan dapat berjalan dengan baik maka ada pembagian petugas yang bertanngungjawab terhadap pelaksanaan seperti menjaga waktu mulai, waktu istirahat dan waktu acara berakhir. Tugas untuk menjaga waktu kemudian dipegang oleh Yoyok Guritno dari Desa Sepawon .
Untuk peserta yang bertugas melakukan review harian selama 2 hari adalah Heri Setiawan (Sempu), Legimin (Sepawon) dan Jumali (Sempu).
Pada awal kontrak belajar ini juga disepakati beberapa hal yaitu tentang penggunaan istilah-istilah asing supaya dilokalkan seperti istilah workshop bagaiaman kalau diganti pertemuan. Fasilitator (Rahadi) setuju terhadap ususlan peserta tersebut. Rahadi menerangkan bahwa istilah workshop memang istilah asing yang maknanya identik dengan bengkel kerja atau bengkel alat.
Dalam kontrak belajar peserta juga menyepakati tentang jadwal waktu workshop selama 3 (tiga) haridimulai sore hari dan berakhir pada malam hari dengan jadwal sebagai berikut :
1. 14.00-17.30 (sessi sore)
2. 17.30-19.00 (Istirahat)
3. 19.00-21.00 (sessi malam)
Hal ini sebagai bentuk kompromi, karena warga Desa Sempu dan Sepawon kalau pagi dan siang harinya kerja bekerja di perkebunan dan mengurusi ternaknya. Sore dan malamnya dapat digunakan untuk workshop. .
Akhirnya jadwal acara dan kesepakatan-kesepakatan yang lain seperti tugas review peserta dapat disepakai.

Dalam materi I fasilitator (Rahadi Insist) menjelaskan tentang alasan DRR ini sengaja menjadikan desa sebagai basis program/pelaksanaan program. Atau mengapa kita masuk di desa sebagai basis gerakan?
Alasannya karena sudah sejak lahir desa itu otonom. Desa berhak mengatur dirinya sendiri. Sejak awal desa sudah memiliki aset-aset. Aset itu adalah :
1. Aset social
2. Aset Ekonomi
3. Aset SDM
4. Aset SDA
5. Aset Sarana dan Prasarana
Namun, yang terjadi sekarang ini sudah ironis. Sistem sosial desa sudah terlemahkan. Sebabnya, tata kelola, tata kuasa, tata guna masyarakat (community) rusak atas otonominya.
Contoh kasus lahirnya UU Sumber Daya Air yang memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan besar swasta untuk menguasai sumber air.Nafas UU Sumber Daya Air ini jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi, mengapa sampai lahir UU tersebut. Jelas sebuah fenomena besar yang patut di cari alasannya.
Hal lain karena (masih) adanya sistem yang sentralistik. Dimana pengambilan tata kuasa, tata kelola dan tata guna masyarakat desa tidak memperhatikan otonomi desa. Tidak memperhatikan kehidupan dan penghidupan masyarakat desa..
Apalagi gerakan otonomi desa menghadapi jalan buntu. Segala daya upaya hilang. Masyaralkat desa masuk dalam arus besar kebijakan yang sentralistik. Kemudian pertanyaan dari fasilitator semakin memperjelasa hilangnya otonomi desa. Apa saja Perdes(Peraturan Desa) yang dibuat di Desa Sempu dan Sepawon?.
Peserta dari Desa Sepawaon menceritakan bahwa Pemerintah Desa Sepawon telah membuat 3 Perdes yaitu Perdes Galian C, Perdes Pengangkatan Perangkat Desa dan Perdes tentang Anggran Pendapatan Belanja Desa Desa(APBDes).
Sedangkan Pemerintah Desa Sempu telah membuat 2 Perdes yaitu Perdes Pengangkatan perangkat desa dan Perdes tentang APBDes.
Menurut fasilitatore hal itu menunjukkan masyarakat desa sudah tergantung (menggantungkan diri) dengan instruksi dari atas (sistem desa sudah terlemahkan). Perdes di masing-masing desa cenderung seragam.
Bagaimana sebenarnya proses tergerusnya system otonomi desa. Fasilitator menjelaskan bahwa hal ini seperti cerita sekolah gajah. Beberapa gambaran besar terjadinya cerita gajah adalah sebagai berikut :
1. Gajah frustasi karena lingkungannya dirusak oleh manusia
2. Gajah mengamuk merusak ladang dan menyerang manusia
3. Ada sayembara untuk mengatasi agar gajah tidak ngamuk
4. Solusi dari akademisi gajah disekolahkan(sekolah gajah)
5. Akhirnya, gajah bisa disuruh untuk membantu pekerjaan manusia termasuk merusak habitatnya sendiri.
Hikmah dari pelajaran ini adalah kondisi Negara Indonesia yang saat ini telah dibodohi oleh kekuatan asing dan pembodohan ini menurun sampai tingkat desa. Saat ini tatanan social masyarakat telah hancur, Menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memulihkan potensi desa dari kehancuran ini.
Moh. Hatta pernah berkomentar dalam sebuah bukunya bahwa Jika Negara ini menyerahkan urusan perut dan energinya kepada bangsa asing atau orang luar, suatu saat bangsa ini akan kehilangan martabatnya.
Tampkanya ramalan Hatta ini menjadi kenyataan di mana masyarakat saat ini kehilangan martabatnya. Tidak bisa mengatur desanya sendiri. Sebagai contoh soal Perdes tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan luar yang tentunya membawa kepentingan di desa tersebut.
Menarik sebenarnya adalah proses otonomisasi yang terjadi di Desa Debut Maluku Tenggara. Pada awalnya, jelas fasilitator, Desa Debut pada awal tahun 1999 PADesnya hanya Rp 5.000.000,-. Setelah diskusi dengan masyarakat akhirnya ada gagasan agar pemerintah desa membuat Perdes yang sesuai dengan kebutuhan warga tersebut. Akhirnya dibuatlah Perdes yang dapat melindungi dan mengatur tata kelola, tata guna, kekayaan local. Sampai tahun 2004 telah lahir 25 Perdes. Pada tahun 2004 PAD desa tersebut meningkat sampai mencapai Rp 120.000.000,-.
Selanjutnya adalah sessi diskusi kelompok dengan materi diskusi adalah:
1. Coba ingat kembali bencana yang terjadi 5 tahun ke belakang
2. Bagaiman bencana tersebut mempengaruhi usaha-usaha dari masyarakat dan pembangunan oleh Pemerintah desa.
3. Apa respon langsung yang diberikan kepada masyarakat oleh masyarakat itu sendiri, organisasi eksternal, LSM dan pemerintah? Apakah respon ini diaggap mencukupi atau tidak.
4. Pelajaran (hikmah) apa yang bisa diambil dari jawaban diatas.

Kemudian diskusi dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya secara pleno.
Untuk presentasi pertama dari kelompok 5 yang diwakili oleh Jumali dari Desa Sempu. Jumali menjelaskan bahwa bencana yang terjadi dalam 5 tahun ke belakang adalah :
1 a. Banjir Bandang di Dusun Ngrangkah Desa Sepawon
b. Aliran lahar dingin di Desa Sempu

Dampaknya :
1. Merusak jalan transportasi, jalur desa
2. Merusak lahan pertanian dan lokasi peternakan warga.
Tanggapan masyarakat adalah dengan melaksanakan kerja bakti, memperbaiki jalan desa, saluran air dan membuat tanggul darurat. Dan tanggapan Pemerintah desa meninjau lokasi dan menggerakkan masyarakat untuk kerja bakti.
Respon ini dianggap kuarang mencukupi karena upaya yang dilakukan masih karitatif saja(formalitas) belum menyentuh kepada aspek penyadaran dan belum menyentuh kepada upaya untuk menuntaskan bencana.
Pelajaran atau hikkah yg dapat diambil dari pelajaran ini adalah kita harus melesatrikan lingkungan. Dan mengadakan reboisasi atas hutan gundul mengelola alam, sebaik mungkin agar tidak menciptakan bencana baru yang lain.

Tanggapan berikutnya dari Kelompok IV yang disampaikan ooleh Yoyo Guritno(Desa Sepawon).
Bencana yang selama ini dibagi menjadi 2 .
1. Bencana besar : Letusan gunun kelud, angina putting beliung, gempa bumi .
2. Bencana kecil : banjir lahar dingin, tanah longsor.
Pengaruh bencana terhadap pembangunan atau aktifitas masyarakat :
1. Menghambat ransportasi
2. Kerusakan tempat tinggal atau rumah
3. Banyaknya wabah penyakit
4. Kematian ternak
5. Rusaknya lahan pertanian
6. Perekonomian masyarakat lemah/hancur

Respon yang diberikan :
1. dari masyarakat : memperbaiki fasilitas transportasi dan mengadakan gotong royong/kerja bakti
2. Dari LSM relative tidak ada
3. Dari Pemerintah : perbaikan jalan/jembatan, bantuan pengadaan rumah sederhana, pukesmas keliling/pengobatan gratis
Respon yang diberikan oleh pemerintah masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan kurangnya pemerataan bantuan.

Kemudian presentasinya dilanjutkan oleh Kelompok III diwakili oleh Soeparji (dari Desa Sempu) bahwa:
1. Aktivitas Gunung Kelud yang meningkat pada tahun 2007 mencapai suhu 108 Celsius hingga memunculkan anak gunung kelud
2. Semua aktifitas masyarakat banyak yang terhenti, karena dipaksa mengungsi oleh petugas.
3. Masyarakat yang diungsikan dibantu pengobatan gratis, diberi mi instant dan air mineral
4. Tanggapan relative, sebagian masyarakat merasa resah karena kondisi yang tidak menentu, dan kuatir dengan keamanan ternak dan harta benda mereka.
5. Dampaknya timbul gesekan antara masyarakat yang mengungsi dan yang tidak mau mengungsi.
6. Bagi masyarakat yang mengungsi pengeluaran justru meningkat, karena kebutuhan ditempat pengungsian tinggi, sementara mereka tidak bekerja dan bantuan yang diberikan sangat minim.

Berikutnya presentasi dari kelompok II Eko Suroso (dari Desa Sempu)
1. Bencana terjadi letusan gunung kelud tahun 1990
2. Pengaruh terhadap usaha masyarakat : merusak lahan pertanian, rusaknya fasilitas umum (sekolah, rumah, tempat ibadah), menghambat jalanya perekonomian masyarakat.
3. Respon yang diberikan : bantuan kesehatan (dari PMI), bantuan makanan instant, pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak setelah bencana
4. Hikmah yang bisa di ambil :
- Kesadaran bergotong royong tumbuh kembali
- Tanah menjadi subur akibat material yang dikeluarkan oleh gunung kelud
- Masyarakat mampu memanfaatkan pasir yang ada menjadi sumber penghasilan baru (membuat batako dll)

Berikutnya pemaparan dari kelompok I Suliasih (dari Desa Sempu)
1. Terjadinya peningkatan aktifitas gunung kelud akhir tahun 2007 yang membuat heboh sampai melahirkan anak gunung baru/material lava
2. Dampak :
- Aktifitas/kegiatan masyarakat hampir 80% lumpuh, terutama sector pertanian karena ada anjuran evakuasi paksa dari pemerintah terutama ring 1 dari gunung kelud.
- Penundaan jadwal pilkades sampai dinyatakan keadaan dinyatakan normal kembali.
3. Terjadi konflik/ permasalahan antar warga (yang mau mengungsi dan tidak mau mengungsi).
Organisasi ektra : ikut membantu evakuasi masyarakat untuk mengungsi.
LSM :
- Membantu pemulihan kesehatan masyarakat setelah pulang dari pengungsian maupun saat di pengungsian
- Membantu senbilan bahan pokok
- Membantu alat-alat sekolah
4. Tingkat kesadaran masyarakat yang sangat kurang untuk berbuat social

Tanggapan fasilitator :
1. Ada permasalahan antara yang mengungsi dan tidak mengungsi (mengarah konflik social)
2. Kesadaran masyarakat kurang akan bahaya / ancaman bencana
3. Saat terjadi letusan kelud , berdasarkan pengalaman, masyarakat kehilangan penghasilan, disebabkan hilangnya: asset ekonomi (lahan pertanian rusak), asset social (ada konflik karena pemahaman yang beragam), asset sumber daya air rusak.

Fasilitator kemudian menjelaskan tentang UU No. 24 Th. 2007 : BAB V Tentang hak dan kewajiban masyarakat, Bagian Kesatu Hak Masyarakat pada Pasal 26 dan Bagian Kedua pada Kewajiban Masyarakat Pasal 27

(1) Setiap orang berhak:
a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
Pasal 27
Setiap orang berkewajiban:
a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Belajar dari pengalaman daerah lain: saat gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta 2006, ada mobilisasi warga Klaten untuk memberi bantuan. Waktu itu ada kesadaran bahwa “Pitulungan kang apik iku dumunung ing diri pribadi, ora saka pawehing liyan”. Maksudnya dalaha bahwa pertolongan terbaik itu sebenarnya berasal dari masyarakat sendiri (otonom) bukan dari masyarakat luar (tergantung).
Sehingga pada saat itu gempa Purworejo (Bukit Menoreh) 11 Juni 2006, mampu memobilisasi bantuan warga gempa di Klaten dengan menyumbang bambo untuk pembuatan rumah sementara. Hasil nyata dari bantuan tersebut di 6 (enam) desa di Bantul dapat direhab 32 rumah, 3 sekolah, 1 musholla, 1 lumbung, 1 perpustakaan, 1 balai rembug warga.
Akan tetapi, proses ini dihancurkan oleh kekuatan asing yang datang dan membayar relawan yang sebelumnya bekerja tanpa mengharap upah. Sehingga terjadi perubahan orientasi dari relawan menjadi bayaran. Ini megakibatkan rusaknya tatanan sosial yang sudah terbangun. Karena semua hal sudah harus dinilai dengan uang. Tidak ada yang gratis. Tidak ada semangat Relawan.
Pelajaran lain yaitu bahwa bencana sekarang banyak dimanfaatkan oleh partai politik (Parpol) maupun organisasi massa (Ormas) untuk mencari popularitas atau numpang populer dengan memasang identitas mereka berupa bendera maupun spanduk yang bersebaran di sekitar daerah bencana. Bahkan terkadang, bantuan yang diberikan sangat minim bahkan tidak ada sama sekali.
Dari bencana yang terajadi dapat dilihat bahwa sebenarnya masyarakat yang bersangkutan rentan atau tidak. Contohnya saja banjir yang baru saja terjadi di Desa Sepawon. Orang-orang yang rumahnya berada di lokasi yang terkena banjir adalah kelompok rentan. Sementara, yang tidak berada di wilayah banjir adalah kelompok yang tidak rentan. Bagaimana untuk mengurang kerentanan ini.
Beberapa solusinya adalah:
1. Pindah rumah ke lokasi di luar daerah sasaran banjir. Namun, hal ini bisa meimbulkan masalah baru karena warga Sepawon memang tidak memiliki lahan sendiri. Warga, numpang di lahan HGU PTPN XII (Magersari). Jadi tidak mungkin mereka pindah
2. Membuat tanggul untuk melindungi pemukuman warga dan lokasi ternak warga dari arus banjir. Solusi ini bisa membutuhkan biaya besar, tetapi tidak menjamin apakah bisa mereduksi ancaman
3. Melakukan reboisasi. Dengan menanami wilayah hutan yang sudah gundul adalah jawaban paling masuk akal dan sangat bisa dilakukan oleh masyarakat. Tetapi hal ini juga memunculkan dilema tersendiri. Karena lahan yang gundul ini masuk dalam wilayah HGU PTPN XII. Bahkan, gundulnya hutan ini karena penebangan lahan sengon oleh PTPN. Sehingga penebangan dalam area yang relative luas merupan salah satu agenda rutin PTPN saat memanen sengon yang menyebabkan banjir.
4. Membuat kanal. Ini bisa dilakukan dengan melakukan kerja bakti warga. Dengan kanal/saluran air, aliran banjir bisa dialihkan agar tidak melewati pemukiman penduduk dan lokasi ternak penduduk.
Lalu berikutnya adalah bagaimana membangun kapasitas untuk mengurangi resiko. Contohnya kalau desain atap rumah yang lebih lancip adalah sebuah upaya/kearifan local yang sudah mulai dilakukan warga dalam upaya megurangi resiko bencana akibat letusan kelud. Desain atap ini dimaksudkan agar material yang jatuh menimpa atap bisa langsung jatuh dan tidak membuat beban yang berlebihan bagi bangunan rumah.
Dari peserta ada pertanyaan peserta berharap ada materi tentang cara menjelaskan kepada warga tentang ancaman letusan Kelud. Bagaimana warga mau di evakuasi saat aktivitas Kelud menigkat.
Karena selama ini warga cenderung tidak menggubris peringatan aparat termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang menginstruksikan warga untuk mengungsi. Karena masyarakat masih percaya pengan keyakinan mistik atau tanda-tanda yang sekarang dianggap kuno/tradisional dan tidak modern.
Fasilitator menanggapi bahwa sekarang sudah ada pergeseran pemahaman. Pengetahuan lokal yang selama ini sudah bertahan puluhan tahun dan sudah terbukti kebenarannya dalam beberapa kali letusan Kelud berusaha digeser dengan pengetahuan modern, yang lebih mengandalkan alat canggih yang pembuatannya sendiri mungkin tidak pernah di uji di Gunung Kelud.
Pengetahuan lokal ini bukan mistik atau tanpa dasar atau kuno. Misal jika gunung kelud akan meletus, maka suara-suara jangkrik akan berhenti, burung-burung berhenti berkicau, binatang-binatang hutan turun. Sekali lagi ini bukan mistik, ini juga ilmiah dan bisa dijelaskan. Namun, kini ilmu pengetahuan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan ilmu titen ini mulai terkikis oleh pengetahuan dari luar yang dianggap lebih modern.
Celakanya pemerintah yang memang memiliki wewenang dan tanggung jawab utama justru lebih memilih lebih percaya dengan teknologi dari luar tersebut. Sementara sebagian besar masyarakat masih percaya dengan ilmu titen.

Most Significant Change Approach (MSC)

2008-11-08T10:18:00.001+07:00

MSC adalah sebuah metode pemantauan dan evaluasi partisipatif dengan pendekatan cerita. Kenapa cerita?

1. Karena orang menyampaikan cerita secara alami
2. Cerita dapat menguraikan kerumitan dan konteks
3. Orang ingat dengan cerita
4. Cerita dapat membawa pesan/hal-hal yang tidak/sulit didiskusikan
5. Tetapi cerita tidak diketahui akurasi/ kebenarannya

Tujuan utama dari MSC adalah untuk memfasilitasi perbaikan dengan cara memfokuskan arah kerja/tujuan secara tegas, apa yang benar-benar ingin kita capai dan bagaimana kita akan menghasilkan lebih dari itu.

Sumbangan terhadap evaluasi akhir dapat berupa:

1. Informasi tentang hasil yang tidak diharapkan
2. Informasi prestasi mengenai cerita sukses yang terbaik
3. Dapat memberitahu kriteria yang digunakan untuk menilai proyek

Proses MSC:

1. Menetapkan Topik Perubahan (Menentukan perubahan seperti apa yang ingin dimonitor)‏
2. Menetapkan masa pelaporan
3. Mengumpulkan cerita SC
4. Pemilihan cerita SC yang terkumpul
5. Tanggapan balik terhadap pilihan yang telah dibuat
6. Verifikasi
7. Quantifikasi
8. Meta-monitoring dan analisa sekunder
9. Merevisi sistem MSC

Selengkapnya tentang MSC silahkan klik di sini !

SUMBERGLATIK-KU ………… SUMBER HIDUP-KU

2008-11-08T10:07:00.002+07:00

CERITA DARI LERENG KELUD

Saat kita memasuki wilayah desa Sepawon kita disambut oleh gapura dan baliho yang menunjukkan bahwa desa Sepawon ini merupakan wilayah perkebunan milik Negara. Memang tidak salah, karena dari 5 dusun yang ada hanya satu dusun yang berada di luar wilayah PTPN XII Ngrangkah Pawon.

Seperti judul di atas, kali ini kami ingin berbagi cerita tentang sebuah desa yang berpenduduk sekitar 7.000 jiwa, dan kehidupan mereka sangat bergantung pada sebuah sumber air yang bernama Sumberglatik. Debit air sumberglatik saat ini tidaklah besar, sehingga untuk mencukupi kebutuhan M3C (minum, masak, mandi, cuci) warga desa Sepawon tidaklah mencukupi. Oleh karenanya, jangan heran kalau saudara-saudara kita yang ada di desa ini kadang tidak mandi sampai beberapa hari… (jangan diketawain ya…).

Itu dalam kondisi normal saat ini, padahal letak desa Sepawon bisa dibilang paling dekat dengan lokasi kawah Gunung Kelud. Artinya, warga dan sumber daya yang ada sangat beresiko terkena dampak letusan jika sewaktu-waktu Kelud meletus, tak terkecuali Sumberglatik. Seperti saat Kelud meletus tahun 1990, perlu waktu + 4 bulan agar air dari Sumberglatik bisa mengalir lagi, itupun dengan catatan hujan segera turun. Pertanyaanya, selama + 4 bulan itu bagaimana kebutuhan air bersih warga desa Sepawon?....[1]

Tidak hanya itu, Sumberglatik sekarang menghadapi ancaman lain selain letusan gunung Kelud. Banyaknya pencari kayu dan rebung (bamboo muda) di daerah sekitar sumberglatik telah mengakibatkan debit air Sumber Glatik dan lebih fatal bisa mematikannya. Ironinya, pencari rebung itu sebagian besar bukan warga desa Sepawon. Beberpa kali warga mencoba membuat peraturan/larangan penebangan kayu dan pengambilan rebung di sekitar Sumber Glatik. Namun hal itu tidak efektif untuk mencegah para pencari kayu dan rebung. Masalahnya, lokasi Sumber Glatik ini berada dalam wilayah HGU PTPN XII dan pengelolaan airnya pun diatur oleh PTPN

Sekiranya perlu segera diterapkan langkah-langkah konkret pencegahan penebangan kayu dan rebung oleh warga dan pihak Perkebunan. Semisal patroli oleh penduduk Sepawon dan karyawan Perkebunan dan penerapan sanksi yang tegas bagi yang terbukti menebang kayu dan rebung di wilayah sekitar Sumber Glatik.

Kalau bukan warga Sepawon sendiri siapa yang akan melestarikan Sumber Glatik..?

PARTICIPATORI COMMUNITY RISK ASESSMENT (PCRA)

2008-10-17T11:39:00.001+07:00

Beberapa Metode Pengumpulan Data
a. Survey
b. Penelitian Antropologi
c. Penelitian Terapan
d. Rapid Rural Appraisal
e. Participatory Rural Appraisal

Keterbatasan Metode Konvensional
a. Bias dari Sang Peneliti
b. Tidak mampu mengakses seluruh informasi yang ada karena struktur yang kurang fleksibe
a. Tidak mampu menjangkau seluruh kelompok
b. Bagaimana dengan lembaga yang hanya berorientasi pada management bencana ?

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUNCULNYA PCRA
a. Dibutuhkanya informasi yang baik serta tepat waktu seiring dengan perubahan cepat dari situasi pedesaan
b. Frustrasi dengan Survey
c. pengkajian yang memakan waktu lama, biaya mahal, sering tidak akurat, lambat dalam pelaporan.
d. Kritik terhadap pola “rural development tourism”
e. Munculnya penghargaan kepada pengetahuan lokal
f. Alternatif pengkajian dengan ‘cost effective” dan hasil yang akurat, dalam waktu cepat

Mengapa PCRA sekarang lebih sering dipakai
a. PCRA merupakan pengembangan dari beberapa pola pendekatan : antropologi sosial, analisa sistem ’agro-eco’, farming system research,participatory action research, participatory learning methods

b. PCRA merupakan metode yang fleksible, tidak rigid, lebih visual daripada verbal, lebih berpijak pada analisa kelompok dari pada individu.

Prinsip PCRA
a. Belajar dari masyarakat, Kegiatan PCRA adalah “in the interest” dari masyarakat. Memperhatikan budaya dan pengalaman masyakat. Memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi.

b. Diskusi dan berbagi pengalaman. Orang luar “Outsider” dan masyakarakat berdiskusi dan berbagi pengalaman pengetahuan dalam mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Melakukan analisa dalam berbagai perspektiv, serta mencari jalan keluar yang baru.

c. Pelibatsertaan pelbagai kelompak dalam masyarakat Masyarakat bukan kelompok yang Homogen. Pimpinan masyarakat, tokoh, atau Kelompok tertentu tidak mencerminkan seluruh keadaan masyarakat secara utuh.

d. Posisi Fasilitator “Out sider” yaitu membantu masyarakat untuk mengalisa situasi yang mereka hadapi. Dia bukan Dosen, instruktur, atau yang mendominir kegiatan. Peran Outsider secara gradual akan berkurang.

PCRA bukan metode yang sempurna. Menerima kesalahan sebagai hal yang wajar. Melakukan adaptasi dan mengembangkan tehnik dilapangan
PCRA adalah ‘on going process”. BELAJAR DARI KESALAHAN

PETANI INDONESIA : MAYORITAS YANG TERMARJINALISASI

2008-10-14T18:08:00.001+07:00

Di Negara yang bernama Indonesia ini, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada pertanian. 80% penduduk Indonesia tinggal di predesaan dan 70% warganya mengandalkan hidupnya dari pertanian dengan sawah dan ladangnya. Meskipun demikian, kehidupan kaum tani mengalami marjinalisasi (pemiskinan) dan bahkan dianaktirikan dari percaturan ekonomi nasional. Padahal sumbangan sector ini cukup besar. Pada tahun 1997 sumbangan sector pertanian sebesar 16,2 dari total pertumbuhan GDP (Growth Domestic Product), bahkan pada tahun 1998 naik menjadi 18,9% pada pertumbuhan GDP. (sumber: BPS, 1998)

Negara Indonesia yang sudah termasuk Negara miskin dengan hutang yang sangat besar atau HIPC (Highly Indepted Poor Countries) ini, belum mau menggarap secara sungguh-sungguh sector pertanian. Meskipun hasil dari pertanian, perkebunan dan perikanan memberikan kontribusi luar biasa bagi Negara ini.

Carut-marutnya persoalan pertanian di Indonesia berdampak pada pemiskinan petani, baik yang berkaitan dengan politik, social, ekonomi dan budaya perlu menjadi perhatian serius. Mengingat petani merupakan mayoritas yang akan dapat memberikan makna terhadap perubahan sekaligus menjadi potensi kekuatan politik terhadap ancaman global. Paham dan pendekatan apapun dalam penanggulangan kemiskinan selama tidak menyediakan jaminan bagi penghormatan , perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar kaum miskin, maka tidak akan pernah bermanfaat bagi perubahan.

Gerakan perlawanan atas kesewenangan penguasa Negara dan pemodal besar, termasuk terhadap kekuatan modal internasional dan lembaga keuangan dan perdagangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF serta WTO harus menjadi agenda bersama seluruh masyarakat di negeri ini. Untuk mewujudkan itu semua, maka dibutuhkan kekuatan rakyat untuk mendesakkan hak-haknya dipenuhi oleh Negara, diantaranya:

1. Terjaminnya partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan pertanian
2. terjaminnya hak setiap anggota masyarakat untuk mendirikan serikat-serikat petani
3. terlindungi dan terdistribusinya kekayaan secara merata, baik sumber daya alam maupun sumber modal lainnya (material capital) serta modal intelektual (intelectual capital)
4. tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat
5. terselenggaranya system jaminan social bagi anggota masyarakat yang membutuhkan

sumber : KIKIS

PROGRAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (DISASTER RISK REDUCTION)

2008-10-10T08:12:00.001+07:00

Situasi kemiskinan di sebagian besar wilayah Indonesia semakin mengalami keparahan (situasi buruk). Situasi buruk (keparahan) ini salah satunya banyak ditimbulkan oleh berbagai bencana, baik berupa bencana besar, bencana sedang maupun bencana kecil yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia. Secara teoritik maupun berdasarkan kenyataan, sebagian wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat potensial mengalami resiko bencana. Hal mana juga bisa dilihat dalam sepuluh tahun terakhir, di mana adanya peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif terjadinya bencana di Indonesia. Munculnya bencana yang terjadi tersebut memberikan dampak yang sangat serius terhadap ekosistem di berbagai kawasan dan terutama mengancam kehidupan manusia. Bencana-bencana tersebut umumnya berupa bencana yang bersifat alam dan bencana yang ditimbulkan oleh tindakan manusia sendiri.

Penanganan bencana yang sudah dilakukan selama ini masih banyak yang bersifat sporadis, memiliki tingkat koordinasi yang lemah dan respon yang lambat. Kemampuan untuk meminimalisir resiko-resiko bencana juga masih terlihat lemah, baik pada tingkat masyarakat maupun pada tingkat pemerintah. Hal ini disebabkan oleh, salah satunya dan yang utama, oleh belum adanya perspektif kebencanaan (integrated disaster perspective) di dalam strategi dan kebijakan-kebijakan pembangunan. Selain itu, di tingkat nasioanal dan juga local, belum ada integrated frame works dalam melakukan penanganan bencana. Belum lagi adanya kepentingan-kepentingan politik yang ikut bermain di dalam penanganan bencana.

Kalaupun ada bentuk-bentuk penanganan bencana, kecenderungan yang ada lebih banyak bergantung kepada sumberdaya luar. Bentuk-bentuk penanganan bencana masih banyak menegasikan (menghilangkan) sumberdaya local atau kekuatan masyarakat sendiri, baik sumberdaya social maupun sumberdaya ekonomi.
Berdasarkan beberapa hal tersebut, disusun sebuah Program yang dimaksudkan untuk mulai mengembangkan suatu inisiatif dalam membangun kesiap-siagaan (preparadeness) masyarakat bersama stakeholders lain untuk meminimalisir resiko-resiko bencana. Program ini juga memasukkan upaya-upaya untuk mendesakkan masalah kebencanaan di dalam strategi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

Program yang diusulkan ini adalah suatu upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan manual, training untuk tenaga-tenaga relawan lapangan yang akan bekerja di daerah-daerah potensial bencana, untuk menghindari atau meminimalisir resiko bencana. Program ini didesign dan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan dan proses-proses perubahan pemikiran dan pranata social di kawasan-kawasan yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana.

Dukungan dari DPRD Kabupaten Kediri

2008-09-30T15:28:00.000+07:00

Dalam menjalankan Program Disaster Risk Reduction di wilayah Kabupaten Kediri, Surya Sejahtera telah mendapatkan dukungan dari berbagai elemen. Salah satunya adalah dari DPRD Kabupaten Kediri. Kami tentunya akan sangat senang dang berharap bahwa seluruh masyarakat dan segenap Stakeholder di wilayah Kabupaten Kediri bisa mendukung program ini demi Kediri yang lebih baik. Salam, dan kami tunggu dukungan Anda selanjutnya.....